Komisi II DPRD Sumbar Study Koperatif ke Dinas Kelautan dan Perikanan Banten

BANTEN, binews.id -- Kunjungan Studi Komparatif Anggota Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten ingin melihat perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai. Dengan tema Upaya Pemerintahan Provinsi Banten dalam memaksimalkan perikanan tangkap dan budidaya sebagai peluang bagi pertumbuhan industry pengolahan produk hasil perikanan.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat H. Ilson Cong SE, MM Dt Mongguang saat membuka pertemuan audensi dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Kamis (17/10/2024).

Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumbar menambahkan, Provinsi Banten menerima penghargaan dari pemerintah pusat sebagai salah satu ekspor produksi ikan terbesar secara nasional, selain Sumatera Utara dan DKI Jakarta.

"Kita perlu belajar dari Banten dimana Kemajuan pengelolaan usaha dan industry perikanan sudah jauh berkembang lebih baik dari kita. Mereka memang di untungkan dengan tiga kawasan perairan laut, Selat Sunda, Laut Jawa dan Samudra Hindia, selain itu daerah mereka juga berdekatan dengan DKI Jakarta. Pusat ekspor dan Pasundan Jawa Barat. Namun tentunya upaya-upaya mengembangkan pengelolaan Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat perlu kita tingkat dengan segala kekurangan dan potensi yang ada," ujar Ilson Cong.

Baca juga: Komisi I DPRD Sumbar Dorong Realisasi Rest Area Kelok Sembilan

Ilson Cong juga mengatakan, kita menyadari potensi keluatan dan perikanan kita juga cukup besar, termasuk perikanan darat. Selain bertani masyarakat kita juga mengelola perikanan darat walaupun belum terkelola secara professional dan belum mendapatkan pendapat yang mensejahterakan nelayan.

"Tangkap ikan perairan laut nelayan kita selain peralatan yang masih belum memadai dan banyak yang bersifat tradisional, belum begitu banyak usaha kelompok nelayan yang memiliki peralatan yang modern, sehingga hasilnya juga belum meningkat secara senigfikan," katanya.

Ilson Cong juga mengatakan nelayan di Sumatera Barat mengalami permasalahan beberapa faktor yang menyebabkan kalangan nelayan tidak berkembang pesat, di antaranya, keterbatasan modal, keterbatasan keterampilan, tekanan dari pemilik modal, sistem perdagangan ikan yang tidak transparan, keterbatasan teknologi penangkapan, ketergantungan terhadap musim, wilayah tangkapan yang terbatas dan permainan harga jual ikan.

"Segala persoalan dan peluang yang ada dalam memajukan usaha perikanan di Sumatera Barat mestilah kita persamakan, sehingga kebangkitan usaha perikanan dan pengelolaan perairan laut Sumatera Barat dapat berkembang secara cepat, baik dan maksimal, sesuai dengan regulasi dan dukungan pemerintah pusat, demi kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat," harapannya.

Baca juga: PLTP Muaro Laboh II Capai Financial Close, Gubernur Sumbar Sebut Momentum Sejarah Energi Hijau

Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat ini juga mendukung upaya Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi se Indonesia, Reti dan Elly Susayanti sebagai Kadis yang nyinyir terhadap program nasional pembatasan kuota pengelolaan tangkap ikan laut dalam area 0-12 mil.

Penulis: Imel
Editor: BiNews