Masih Ada Zona Kosong PPDB di Kota Padang, Ketua DPRD Sumbar Terima Keluhan Warga

PADANG, binews.id -- Sejak diberlakukannya sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2017, sejumlah wilayah di Kota Padang mengalami kendala blank zone atau zona kosong. Kondisi ini mengakibatkan banyak calon siswa terpaksa masuk ke sekolah swasta karena tidak ada sekolah negeri di zona tempat tinggal mereka.

Permasalahan ini diungkapkan salah satu warga Kelurahan Pasa Gadang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, langsung kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, saat reses yang digelar Minggu (27/10/2024) di Padang. Warga mengeluhkan bahwa meski sudah berjalan selama beberapa tahun, masalah blank zone ini belum menemukan solusi konkret dari pemerintah daerah.

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, mengakui bahwa kondisi tersebut memang masih menjadi problematika di Kota Padang hingga PPDB tahun 2024. Blank zone ditemukan di beberapa kecamatan, antara lain Kecamatan Padang Selatan, Koto Tangah, dan Padang Timur, terutama di kawasan Andaleh. Muhidi menegaskan bahwa keberadaan zona kosong ini merupakan masalah mendesak yang perlu dicarikan solusi agar sistem zonasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan awalnya, yakni memberikan akses pendidikan yang merata bagi semua peserta didik.

"Kondisi demikian hingga saat ini masih menjadi problem yang perlu dicarikan solusinya. Sistem zonasi seharusnya mempermudah akses, bukan justru mempersulit, dan ini yang menjadi perhatian kita," ujar Muhidi.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Hadiri Sialturahmi IPSI: Harus Jadi Pilar Pelestarian Silat Minangkabau

Selain isu zonasi, warga juga menyampaikan beberapa keluhan lain, termasuk persoalan pengerukan sedimen di sungai Batang Arau yang mengalami pendangkalan, serta masalah drainase yang kerap mengakibatkan banjir saat hujan lebat. Drainase yang kurang optimal di beberapa wilayah Kota Padang disebutkan memerlukan perhatian khusus agar tidak terjadi genangan yang lebih serius di musim hujan.

Dalam reses tersebut, Muhidi meminta warga untuk menunjuk perwakilan di setiap kelurahan guna memudahkan dalam merangkum dan mengelola berbagai aspirasi. Langkah ini dinilai akan mempermudah penentuan skala prioritas pembangunan dan penyelesaian masalah yang dihadapi di berbagai wilayah di Kota Padang.

"Membentuk tim di setiap kelurahan sangat penting untuk menyusun prioritas tahunan. Ini membantu kita menjangkau aspirasi yang benar-benar mendesak, mengingat luasnya Kota Padang dengan 104 kelurahan," jelas Muhidi.

Reses Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat ini turut dihadiri oleh Ketua RT, RW, tokoh masyarakat, dan majelis taklim setempat. Keterlibatan berbagai elemen masyarakat ini diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menangani berbagai persoalan yang dihadapi warga Kota Padang.

Baca juga: Evi Yandri Hadiri Peresmian Gedung Baru Panti Sosial Orang Dalam Gangguan Jiwa

Dengan adanya tim di tiap kelurahan, diharapkan aspirasi masyarakat bisa lebih cepat ditindaklanjuti sehingga memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama dalam akses pendidikan dan infrastruktur dasar. (bi/rel)

Penulis: Imel
Editor: BiNews