Tiga Pekan Jelang Pilkada Serentak, Plt Gubernur Audy Imbau Semua Pihak Lebih Aktif Jaga Stabilitas di Sumbar

PARIAMAN, binews.id --Plt Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Audy Joinaldy mengingatkan seluruh pihak agar lebih aktif menjaga stabilitas keamanan menjelang tiga minggu pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024. Sebab, sebagaimana harapan Presiden RI Prabowo Subianto, stabilitas pelaksanaan Pilkada akan berdampak pada stabilitas perekonomian nasional.

Hal itu disampaikan Audy saat menutup kegiatan Rapat Koordinator (Rakor) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumbar yang mengusung Tema "Pengendalian dan Potensi Kerawanan Pilkada Serentak Tahun 2024", bertempat di Aula Kantor Balai Kota Pariaman, Senin (05/11/2024).

"Jelas rakor ini sangat penting untuk kita ikuti, sebab lebih kurang tiga minggu lagi Pilkada Serentak akan berlangsung. Terlebih, beberapa daerah sudah melaksanakan debat, di mana eskalasi dan tensi Pilkada semakin meningkat," ujar Audy dalam sambutannya.

Audy menyebutkan, di Sumbar sendiri telah dipetakan sejumlah daerah dengan potensi kerawanan pelanggaran Pilkada. Termasuk di dalamnya potensi terjadinya gesekan, pelanggaran kampanye, pelanggaran netralitas ASN, hingga potensi praktik politik uang (money politic).

Baca juga: DPRD Sumbar Bahas Jawaban Gubernur Soal Perubahan APBD dan Penyertaan Modal Jamkrida

"Oleh karena itu, setiap unsur di provinsi dan kabupaten/kota harus semakin meningkatkan peran masing-masing dalam menjaga stabilitas Pilkada. Sebagaimana harapan Bapak Presiden Prabowo Subianto, stabilitas Pilkada erat kaitannya dengan stabilitas ekonomi. Menjaga Pilkada di Sumbar yang mengusung tagline Pilkada Badunsanak, sama halnya dengan menjaga Pilkada secara nasional," ujarnya lagi.

Audy juga secara khusus menyoroti potensi kerawanan praktik politik uang dan pelanggaran netralitas ASN di sejumlah kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada. Terlebih, sebagian besar daerah tersebut saat ini dipimpin oleh Penjabat (Pj), Pejabat Sementara (Pjs), atau Pelaksana Tugas (Plt) Bupati/Wali Kota.

"Ada daerah-daerah dengan jumlah pemilih yang cenderung sedikit, di mana potensi money politicnya tinggi. Selain itu, ada daerah di mana petahana Wali Kota dan Wakil Wali Kotanya sama-sama maju, hingga Sekdanya juga ada yang maju. Ini tentu daerah unik yang mendapat sorotan lebih. Netralitas ASN-nya juga sangat diuji," ujarnya lagi.

Rakor sendiri juga diisi dengan agenda penandatanganan nota kesepahaman antarkepala daerah di Sumbar untuk menjaga stabilitas pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. "Setelah menandatangani kesepakatan, tentu saja kepekaan kita terhadap potensi pelanggaran dan kerawanan Pilkada perlu lebih ditingkatkan," ujar Audy mengakhiri. (bi/adpsb/isq)

Baca juga: Rapat Paripurna DPRD Sumbar Sahkan Revisi Tatib untuk Perkuat Fungsi Legislatif

Penulis: Imel
Editor: BiNews