Banggar DPRD Riau Bertamu ke DPRD Sumbar

" Pemulihan ekonomi jangan hanya sekedar konsep, penerapan mesti berjalan optimal mengingat akan dianggarkan pada APBD Perubahan dan APBD 2021," katanya.
Lebih lanjut, Supardi mengatakan, DPRD Sumbar akan melakukan pembahasan KUPA-PPAS APBD-P 2020 pada awal Agustus dan diikuti pembahasan KUA-PPAS APBD 2021 pada bulan berikutnya.
Pada kondisi keuangan daerah tergerus untuk penanganan pandemi corona, DPRD Sumbar melihat dari laporan penggunaan anggaran pada enam bulan pertama, untuk penanggulangan diambil pada pos belanja langsung.
Baca juga: Datuak Febby: Keterbukaan Informasi Penting untuk Efisiensi Anggaran
" Jumlah belanja langsung Sumbar dalam postur APBD sebesar Rp 2,9 triliun, sedangkan jumlah APBD Sumbar pada tahun 2020 Rp 7,1 triliun, " katanya.
Dijelaskannya, Sumbar telah melakukan dua kali pergeseran anggaran dengan nilai lebih kurang Rp 540 miliar, akibatnya banyak OPD yang kehilangan program dan kegiatan yang telah disusun pada RPJMD.
Pada kesempatan itu, rombongan Banggar DPRD Provinsi Riau dipimpin oleh wakil ketua Herdianto, dia mengatakan, dalam pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019, DPRD Riau mesti mencari sejumlah rekomendasi kepada provinsi lain. Upaya ini, dilakukan agar pembahasan lebih optimal.
" Seperti diketahui pada masa pandemi pihak eksekutif diberikan kewenangan seluas luasnnya untuk melakukan pergeseran anggaran, bahkan peran DPRD tidak diikutkan," katanya.
Jabaran dari Ketua DPRD Sumbar Supardi, katanya, akan menjadi acuan bagi DPRD Riau sejumlah rekomendasi yang didapatkan dari Sumbar akan disesuaikan dengan kondisi provinsi Riau.
" Hubungan Sumbar dan Riau mesti dipererat, mari sama memperkuat lembaga DPRD pada daerah masing-masing ," katanya.
Sementara itu Anggota DPRD Riau Agung Nugroho mempertanyakan apakah gugus tugas penanganan wabah virus corona yang akan dibubarkan, apakah pola penganggaran akan kembali diambil alih eksekutif atau kembali dibahas bersama DPRD Sumbar. (DW)
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Nevi Zuairina Kembali Serah Terima Bantuan Tanggung Jawab Sosial di Pasaman, Pasaman Barat dan Lima Puluh Kota
- DPRD Sumbar Gelar Paripurna dengan Agenda Penyampaian Tanggapan Gubernur Soal Ranperda Kehutanan Sosial
- Paripurna DPRD Sumbar Jawaban Terhadap 3 Ranperda, Suwipen Sebut Begini!
- Ini Tanggapan Gubernur Soal Pandangan Fraksi-fraksi Tentang APBD 2022
- Fraksi Gerindra Sumbar Pertanyakan Sejumlah Hal Kepada Gubernur, Covid-19 Hingga Temuan BPK RI