Pemko Padang Lakukan Sinergitas dan Sinkronisitas Terhadap Visi Misi Pemimpin Baru
PADANG, binews.id - Pemerintah Kota (Pemko) Padang mempersiapkan masa transisi pemerintahan dengan kepemimpinan baru seiring usainya penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.
Penjabat (Pj) Wali Kota Padang Andree Harmadi Algamar mengungkapkan bahwa Pemko Padang harus siap bersinergi dan bersinkronisasi dengan program-program sesuai visi misi pemimpin yang baru.
"Kita harus siap menjalankan program-program yang sudah dicanangkan pemimpin baru di Kota Padang selama lima tahun ke depan," ujarnya dalam Rapat Staf bersama pimpinan OPD selingkungan Pemerintah Kota Padang di Bagindo Aziz Chan Balaikota Padang, Senin (9/12/2024).
Masa transisi ini menjadi waktu untuk meninjau kembali program yang kurang efektif. Selain sinergitas dan sinkronisitas, menurut Andree perlu adanya penyelarasan program yang telah ada dengan visi misi pemimpin yang baru.
Baca juga: Ayoo Buruan Dipesan, Tiket KA Masa Angkutan Nataru 2025 Masih Tersedia
Program-program yang tidak memberikan dampak signifikan akan direvisi atau dihapuskan guna memaksimalkan efisiensi.
"Transisi ini adalah waktu yang tepat untuk mempersiapkan arah pembangunan yang jelas dan terukur. Penyelarasan ini, Kota Padang akan memiliki fondasi yang kokoh untuk lima tahun ke depan," ucapnya
Selain menyelaraskan program visi misi pemimpin terpilih, Pemko Padang juga siap mengakomodir delapan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, program visi misi Wali dan Wakil Wali Kota Padang yang baru beririsan dengan Asta Cita. (bi/rel/mel)
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Status Tanggap Darurat Provinsi Berakhir, Pemprov Sumbar Masuki Tahap Pemulihan Pascabencana
- Operasi Lilin Singgalang 2025 Resmi Dimulai, 4.211 Personel Amankan Nataru di Sumbar
- KAI Gelar Apel Pasukan Posko Nataru 2025/2026 untuk Pastikan Kelancaran Mobilitas Nasional
- Pemprov Sumbar Siapkan Pergub atau Perda Rehab-Rekon Pasca Bencana
- Mahyeldi Apresiasi Kebijakan Presiden dan Menkeu, TKD 2026 Daerah Bencana Tak Dipotong










