Nevi Zuairina Dorong Pemerintah Selesaikan Berbagai Isu Strategis Migas Demi Tarik Investasi Besar

JAKARTA, binews.id -- Anggota Komisi XII DPR RI, Hj. Nevi Zuairina, menekankan pentingnya pemerintah segera menyelesaikan sejumlah persoalan strategis di sektor minyak dan gas bumi (migas) untuk menarik lebih banyak investasi ke Indonesia.

Politisi PKS ini menyatakan bahwa berbagai hambatan yang ada di sektor ini harus diatasi demi memanfaatkan potensi besar migas nasional secara optimal.

Pada rapat Komisi XII DPR RI bersama SKK Migas yang digelar 18 November 2024, Nevi mengungkapkan sejumlah permasalahan yang menghambat kemajuan sektor migas. Di antaranya adalah perlunya perbaikan iklim investasi hulu migas melalui pemberian insentif berupa pembebasan pajak tidak langsung, proses persetujuan lingkungan seperti UKL/UPL dan AMDAL yang memakan waktu hingga 24 bulan, serta perizinan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang menghambat operasional migas meskipun tanah telah dibebaskan.

Selain itu, Legislator asal Sumatera Barat II ini juga menyoroti persoalan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dikenakan terhadap total lifting serta aset yang tidak lagi digunakan, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL) yang prosesnya tidak paralel dengan UKL/UPL dan AMDAL, serta masalah serapan gas yang masih rendah, seperti kelebihan gas 100 BTUD di Jawa Timur dan 90 BTUD di Natuna.

Baca juga: Rahmat Saleh Sambangi KPU Sumbar, Bahas Masalah PSU di Pasaman

Tidak hanya itu, ia juga menyoroti adanya aktivitas ilegal seperti illegal drilling dan illegal refinery yang potensinya mencapai 8.000 barel per hari.

Nevi mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi persoalan ini. Ia menegaskan pentingnya percepatan revisi regulasi, seperti PP No. 27/2017 dan PP No. 53/2017, untuk memberikan insentif pajak yang mendukung keekonomian investasi migas.

"Saya mendorong perbaikan sistem persetujuan lingkungan melalui digitalisasi, seperti penggunaan OSS/AmdalNet, serta penambahan personel yang dapat mempercepat proses perizinan. Pemerintah juga perlu mempertemukan para pemangku kepentingan untuk mencari solusi bersama terkait masalah LP2B, KKPRL, dan PBB," urai Nevi.

Anggota DPR periode ke dua ini menambahkan bahwa serapan gas yang optimal harus segera dilakukan agar tidak menghambat proyek gas alam yang berpotensi besar di masa depan. Ia juga mendesak pemerintah untuk menegakkan hukum secara tegas terhadap aktivitas ilegal di sektor migas dengan melakukan revisi Permen ESDM No. 1/2008 dan membentuk Direktorat Jenderal Gakkum di bawah Kementerian ESDM.

Baca juga: Nevi Zuairina: Halal Bihalal Bukan Sekadar Tradisi, Tapi Penguat Ukhuwah dan Soliditas Perjuangan

Dalam kesempatan lain, Anggota FPKS DPR RI ini minta pemerintah dapat memperhatikan laporan sebuah perusahaan riset energi berbasis di Norwegia, yang menyebutkan bahwa Indonesia akan menjadi tujuan utama investasi migas di Asia Tenggara pada 2025 dengan porsi mencapai 60 persen dari total investasi migas di kawasan ASEAN. Menurutnya, prediksi tersebut adalah peluang besar yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Penulis: Imel
Editor: BiNews