15 Anggota DPRD Sumbar Menandatangani Persetujuan Hak Interpelasi

Padang, binews.id - 15 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Provinsi Sumbar ,yang terdiri dari Fraksi Demokrat, Gerindra dan Golkar secara resmi menyerahkan empat dokumen hak interpelasi kepada pimpinan DPRD Sumbar Supardi, Pada Selasa (21/1/2020)
Secara substansi, materi interpelasi adalah mempertanyakan perjalanan luar negeri gubernur dan persoalan dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumbar.
Hal itu di katakan Ketua Fraksi Gerinda DPRD Sumbar Hidayat Ss , dalam konfrensi pers bersama awak media di DPRD Sumbar , Hidayat mengatakan sebanyak 15 anggota DPRD telah menandatangi peresetujuan penggunaan hak interpelasi tersebut , Dimana 13 dari fraksi Gerindra dan masing-masing satu orang dari Golkar dan Demokrat. Tiga fraksi tersebut telah menandatangani dokumen hak interpelasi dan secara resmi menyerahkan kepada ketua DPRD Sumbar.
Penyerahan dokumen hak interpelasi dihadiri, Ketua DPRD Sumbar Supardi, Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Sumbar Afrizal, Nurnas
Sekretaris Fraksi Demokrat dan Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Ismunadi Sofyan.
Dia mengatakan perjalanan luar negeri gubernur menjadi perhatian publik, namun ada satu fraksi yang akan menyusul menandatangani dokumen interpletasi yaitu PAN. Jika telah ditandatangani PAN, maka telah ada empat fraksi untuk interpelasi.
" Tidak hanya persoalan perjalanan luar negeri, BUMD juga menjadi sorotan DPRD untuk hak interpelasi, " tegasnya.
Dia mengatakan usulan hak interpelasi telah dikaji dalam internal fraksi dan partai, seperti Golkar dan Demokrat mereka telah mengkoordinasikan dengan pimpinan partai.
Lebih lanjut , Hidayat mengatakan beberapa dokumen yang disiapkan untuk materi hak interpelasi,adalah, satu rekap perjalanan luar negeri gubernur dari 2016 hingga 2019 berserta lampiran foto, dan dakumen perihal persoalan BUMD.
Sementara itu Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Sumbar Afrizal mengatakan tindakan yang diambil oleh fraksi Gerindra seirama dengan Golkar, dimana persoalan BUMD merupakan hal yang menjadi perhatian Fraksi Golkar sejak lama.
Golkar telah mempertanyakan persoalan BUMD sejak lama, namun belum ada jawaban yang sesuai.
Penulis: Imel
Editor: Imel
Berita Terkait
- DPRD Sumbar Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Gubernur atas Ranperda SPBE
- Wigiyono Gelar Pengajian, Santunan Anak Yatim, dan Sunatan Massal Sambut Bulan Suci Ramadan
- Ketua DPRD Sumbar Muhidi Tampung Aspirasi Masyarakat Kecamatan Padang Timur
- Ketua DPRD Sumbar Muhidi Serap Aspirasi Masyarakat di Hari Terakhir Reses Perseorangan
- Program Smart Surau, Wawako Maigus Nasir: Tahap Awal Dipilih Satu Masjid Tiap Kelurahan untuk Contoh