Pertemuan DHD Sumbar dan Sumut, Mahyeldi Telisik Koneksi Sejarah Kedua Daerah

PADANG, binews.id -- Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah yang juga merupakan Ketua Dewan Harian Daerah Pembudayaan Kejuangan (DHD) 45 Sumbar menilai

sejarah perjuangan antar daerah di Indonesia perlu dikoneksikan lebih optimal, sebab ada sejumlah kesamaan yang selama ini belum terkuak sehingga pemahaman di masyarakat menjadi tidak utuh.

Hal itu diungkapkan Mahyeldi saat menerima kunjungan Ketua DHD Pembudayaan Kejuangan 45 Sumatera Utara (Sumut), Mayjen TNI (Purn) M. Hasyim, beserta rombongan di Istana Gubernuran, Kamis (23/1/2025).

Apalagi, jelas Mahyeldi, selama masa pemerintahan Belanda, seluruh pulau Sumatera berada di bawah pemerintahan Gouvernement van Sumatra dengan ibukota di Medan. Kemudian pada 1948, Provinsi Sumatera dibagi menjadi tiga provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Pada masa itu, Sumbar menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Tengah.

Baca juga: CMSE 2025: Pasar Modal untuk Rakyat, Satu Pasar Berjuta Peluang

"Kami ingin kunjungan ini menjadi momen membangun kesadaran bersama bahwa sejarah adalah dasar utama dalam membentuk masa depan bangsa. Kemudian perlu menyatukan ciri khas sejarah antar daerah, khususnya antara Sumbar dan Sumut agar lebih terhubung dan saling melengkapi," ucapnya.

Dalam pertemuan tersebut, Mahyeldi juga menekankan pentingnya sejarah yang mengandung semangat juang agar diwariskan pada generasi penerus. Setiap situs sejarah selayaknya dikelola menjadi destinasi wisata tematik yang informatif.

"Kedepan, Saya ingin ketika orang datang ke Sumbar tidak hanya menikmati keindahan alam, tetapi juga mendapatkan pelajaran berharga dari sejarah. Seperti di Jepang, setiap destinasi wisata mengangkat cerita sejarah yang menarik dan mudah dipahami," ujarnya.

Dengan begitu, pengunjung, terutama anak muda tidak hanya belajar tentang perjuangan bangsa tetapi juga merasa bangga dengan warisan budaya yang ada.

Baca juga: Pertanian, Ekonomi, dan Pendidikan Jadi Fokus Arahan Presiden Prabowo dalam Rapat Terbatas di Kertanegara

"Sejarah tidak hanya untuk dikenang, tetapi juga harus diwariskan. Oleh karena itu, kita perlu menulis dan mendokumentasikan sejarah dengan baik agar bisa menjadi referensi berharga di masa depan," tuturnya.

Penulis: Imel
Editor: BiNews