Nevi Zuairina Dorong UKM Kelola Tambang Mineral dan Batubara

PADANG, binews.id -- Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina mendorong Usaha Kecil Menengah (UKM) mengelola pertambangan mineral dan batubara.

Hal ini sejalan dengan pembahasan revisi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) yang memasukkan peran UKM sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para pelaku usaha kecil dan menengah.

Politisi PKS ini menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) dalam rancangan revisi UU Minerba, wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan melalui lelang atau pemberian prioritas. Pemberian prioritas ini mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk pemberdayaan UKM dan peningkatan perekonomian daerah.

"UKM yang memiliki badan usaha harus diberi ruang untuk terlibat, baik sebagai pendukung pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun sebagai pihak yang dapat mengelola WIUP dengan syarat yang sesuai. Hal ini penting agar manfaat ekonomi dari sektor pertambangan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat," ungkap Legislator asal Sumatera Barat II ini.

Baca juga: Nevi Zuairina Laksanakan Serah Terima Simbolis Bantuan TJSL PT Bukit Asam di Agam dan Pasaman Barat

Namun, Nevi juga mengingatkan bahwa usaha mikro yang modalnya terbatas masih menghadapi tantangan besar jika harus menjadi pemegang IUP.

"Usaha mikro lebih cocok terlibat dalam mendukung kegiatan pertambangan, seperti penyediaan jasa atau produk yang relevan. Sedangkan UKM yang memiliki kapasitas lebih besar dapat mulai diarahkan untuk menjadi pemegang IUP," tambahnya.

Nevi menyoroti bahwa RUU Minerba perlu memberikan kejelasan lebih terkait bentuk pemberdayaan UKM, termasuk peluang mereka dalam memperoleh WIUP. Ia juga mendorong agar keterlibatan UKM tidak terbatas pada sektor mineral logam, tetapi mencakup batubara dan mineral bukan logam.

"Dengan memperluas cakupan ini, UKM dapat memainkan peran lebih strategis dalam industri pertambangan. Selain itu, pemberdayaan ini juga dapat diperluas kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), bukan hanya IUP," lanjut Nevi.

Baca juga: Anggota DPR RI Hj. Nevi Zuairina Gelar Halal Bihalal Bersama Jurnalis, Soroti Arus Mudik dan Dampaknya Terhadap UMKM

Sebagai legislator periode kedua, Nevi berharap pembahasan RUU Minerba ini dapat memberikan regulasi yang mendorong tumbuh kembang UKM di sektor tambang, sehingga tercipta multiplier effect yang signifikan terhadap perekonomian daerah dan nasional.

Penulis: Imel
Editor: BiNews