Kunjungan ke Dishub DKJ, Komisi IV DPRD Sumbar Pelajari Strategi Pengelolaan BRT

"Tidak hanya itu kebijakan kendaraan ramah lingkungan juga dilakukan untuk mengurangi emisi bahan bakar. Penyediaan fasilitas pejalan kaki dan sepeda juga dilakukan sepanjang jalan-jalan utama," katanya.
Dia menyebut, Pemprov DKJ juga mengeluarkan kebijakan pembatasan usia kendaraan untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara. Begitupun terkait pengelolaan kapal nelayan, Dishub DKJ melakukan dengan tertib dan dokumen kapal harus jelas dan batas penggunaan sesuai dengan regulasi.
Terkait apa yang dijabarkan oleh Dishub DKJ, Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Doni Harsiva Yandra mengatakan, pihaknya akan terus membangun sinergitas dengan pihak Pemprov DKJ untuk pengelolaan moda transportasi publik di Sumbar, terutama pengembangan BRT di kawasan Metropolitan Palapa dengan jurusan kota Padang-Lubuk Buaya
"Kami terus menggali pengalaman dari Jakarta, sinergitas dan kolaborasi antar instansi di sini patut dicontoh. Kami yakin, dengan sistem yang terintegrasi bisa mengurangi kemacetan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Sumbar," tutup Doni Harsiva Yandra, Ketua Komisi IV DPRD Sumbar.
Dalam kunjungan juga hadiri Sekretaris Komisi IV DPRD Sumbar Verry Mulyadi, Sitii Izzati Aziz, Zulkenedi Said, Muzli m Nur, Gustami hidayat , Bakri Bakar, Hanapi lubis Nurkholis Dt Rajo Birajo dan Kepala Dishub Sumbar Dedi Dialontoni. (bi/rel/mel)
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Bawaslu Sumbar Gandeng Forum Jurnalis Perempuan, Wujudkan Pengawasan Partisipatif Berkualitas
- Banggar DPRD DKI Jakarta Kunjungi DPRD Sumbar, Bahas Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Kinerja Dewan
- Pertukaran Gagasan: Ketua Tim Pakar DPRD Sumbar Terima Pansus I DPRD Musi Rawas
- Komisi I dan II DPRD Sumbar Desak PTPN VI Selesaikan Konflik Agraria
- Pansus LKPJ DPRD Sumbar Tinjau Lokasi Strategis untuk Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah