Kunjungan ke Dishub DKJ, Komisi IV DPRD Sumbar Pelajari Strategi Pengelolaan BRT
"Tidak hanya itu kebijakan kendaraan ramah lingkungan juga dilakukan untuk mengurangi emisi bahan bakar. Penyediaan fasilitas pejalan kaki dan sepeda juga dilakukan sepanjang jalan-jalan utama," katanya.
Dia menyebut, Pemprov DKJ juga mengeluarkan kebijakan pembatasan usia kendaraan untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara. Begitupun terkait pengelolaan kapal nelayan, Dishub DKJ melakukan dengan tertib dan dokumen kapal harus jelas dan batas penggunaan sesuai dengan regulasi.
Terkait apa yang dijabarkan oleh Dishub DKJ, Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Doni Harsiva Yandra mengatakan, pihaknya akan terus membangun sinergitas dengan pihak Pemprov DKJ untuk pengelolaan moda transportasi publik di Sumbar, terutama pengembangan BRT di kawasan Metropolitan Palapa dengan jurusan kota Padang-Lubuk Buaya
Baca juga: Serahkan 10 Bentor, Evi Yandri Dorong Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat
"Kami terus menggali pengalaman dari Jakarta, sinergitas dan kolaborasi antar instansi di sini patut dicontoh. Kami yakin, dengan sistem yang terintegrasi bisa mengurangi kemacetan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Sumbar," tutup Doni Harsiva Yandra, Ketua Komisi IV DPRD Sumbar.
Dalam kunjungan juga hadiri Sekretaris Komisi IV DPRD Sumbar Verry Mulyadi, Sitii Izzati Aziz, Zulkenedi Said, Muzli m Nur, Gustami hidayat , Bakri Bakar, Hanapi lubis Nurkholis Dt Rajo Birajo dan Kepala Dishub Sumbar Dedi Dialontoni. (bi/rel/mel)
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Optimalisasi PAD, Evi Yandri Minta Pemprov Konkretkan Rekomendasi DPRD
- Fraksi-Gerindra Sampaikan Pendapat Akhir, DPRD Padang Sahkan Ranperda BMD, SOTK, dan Pangan
- DPRD Padang Tolak Pembelian Tanah Rp19,7 Miliar, Fokuskan Anggaran pada Program Prioritas
- DPRD Sumbar Sahkan Propemperda 2026 dan Dua Ranperda Strategis, Fokus Perkuat Tata Kelola Daerah
- DPRD dan Pemko Padang Sahkan Dua Perda Strategis untuk Penguatan Tata Kelola Pemerintahan







