Kunjungan ke Dishub DKJ, Komisi IV DPRD Sumbar Pelajari Strategi Pengelolaan BRT

PADANG, binews.id -- Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) pelajari penyelenggaraan sistem angkutan umum massal Bus Rapid Transit (BRT) saat studi komparatif ke Dinas Perhubungan Daerah Khusus Jakarta (Dishub DKJ), Kamis (6/2).

Direncanakan, BRT akan dikembangkan pada kawasan Metropolitan Palapa dengan jurusan kota Padang-Lubuk Buaya hingga dan Kabupaten Pariaman Pariaman.

Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Doni Harsiva saat diskusi dengan jajaran Dishub DKJ mengatakan, untuk pengembangan angkutan Massal BRT, Komisi IV DPRD Sumbar perlu membangun koordinasi dan sinergitas dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKJ yang telah lebih dulu mengelola serta mengembangkan moda transportasi tersebut.

"Apa yang didapatkan dari diskusi dengan Dishub DKJ, akan diadopsi untuk merancang pengembangan transportasi massal di Sumbar," katanya.

Baca juga: Evi Yandri Serukan Dukungan Program Zero Tawuran di Safari Ramadan Mushala Nurul Islam

Doni menambahkan, pada Studi Komparatif di Dishub DKJ, Komisi IV tidak hanya mempelajari pengelolaan BRT, namun juga ingin mengetahui pengelolaan moda transportasi massal lainya seperti LRT hingga MRT. "Kita juga ingin mengetahui bagaimana peran Dishub dan pihak swasta untuk mengelola transportasi massal di Jakarta," katanya.

Kedatangan Komisi IV DPRD Sumbar disambut Kepala Dishub DKJ Syafrin Lippo, dia mengatakan, untuk mengelola sistem transportasi massal dan kemacetan merupakan tantangan besar bagi Dishub dan Pemprov DKJ

Dia mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta tengah disibukan dengan berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi, sehingga volume perjalanan orang sangat tinggi. Dalam satu hari volume perjalanan dengan kendaraan pribadi per hari mencapai 88 juta.

" Tinggi nya ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi juga dipengaruhi oleh kebijakan lama yang mengharuskan gedung-gedung menyediakan 100 tempat parkir," katanya.

Baca juga: Safari Ramadhan di Masjid M Nur Andalas, Wakil ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Sorot masalah Tawuran dan Narkoba

Dia menyebut, Pemprov DKJ telah berinisiatif untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, dengan memperkenalkan berbagai moda transportasi massal serta kebijakan pro-lingkungan. Beberapa langkah tersebut adalah, mengoperasikan KRL, BRT dan LRT.

Penulis: Imel
Editor: BiNews