KPU Solok Selatan dan KI Sumbar Gelar Media Gathering untuk Perkuat Transparansi Pemilu 2024

Solok Selatan, binews.id -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solok Selatan menggandeng Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat (KI Sumbar) dalam acara Media Gathering Transformasi Digital pada Tahapan Pilkada Serentak 2024. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik, memastikan pemilu lebih transparan, serta memperkuat keterlibatan media dalam penyebarluasan informasi yang akurat dan kredibel.

Acara berlangsung selama dua hari, mulai Jumat (21/2) hingga Sabtu (22/2) 2025, di Hotel Pesona Alam Sangir. Sebanyak 26 wartawan dari berbagai media cetak, elektronik, dan online di Solok Selatan turut hadir untuk mendapatkan wawasan mengenai peran mereka dalam mengawal keterbukaan informasi pemilu.

Ketua KPU Solok Selatan, yang diwakili oleh Divisi Hukum Syaiful Amri, secara resmi membuka acara. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya sinergi antara KPU dan media dalam memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh tahapan Pilkada Serentak 2024 di Solok Selatan berjalan dengan transparan dan dapat diakses oleh semua pihak. Media memiliki peran strategis dalam mendukung hal ini," ujarnya.

Baca juga: Komisi Informasi Sumsel Studi Tiru ke Sumbar untuk Perkuat Monev Keterbukaan Informasi

Pada hari kedua, acara menghadirkan dua narasumber utama, yakni Mona Sisca dari KI Sumbar dan Sukri Umar dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Barat. Mereka membahas urgensi transparansi dalam era digital serta tantangan yang dihadapi media dalam menyampaikan informasi pemilu yang faktual dan berimbang.

Dalam pemaparannya, Mona Sisca menekankan bahwa KPU, sebagai badan publik yang menerima dana dari APBN dan APBD, wajib mematuhi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

"KPU harus memberikan pelayanan informasi yang jelas dan transparan agar tidak terjadi sengketa informasi dan pelanggaran ke DKPP," ujar Mona Sisca.

Ia juga menambahkan bahwa transformasi digital menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik dan mencegah penyebaran hoaks terkait pemilu. Menurutnya, media harus semakin aktif dalam mengedukasi masyarakat terkait informasi pemilu agar tidak mudah terpengaruh oleh berita yang tidak valid.

Baca juga: Ketua KI Sumbar: Bekali Kepala Daerah Baru tentang Keterbukaan Informasi Publik

Sementara itu, Sukri Umar menyoroti peran krusial media dalam menyebarluaskan informasi pemilu yang akurat. Ia mengajak peserta berdiskusi secara interaktif mengenai strategi penyampaian berita yang faktual dan berimbang, terutama dalam menghadapi derasnya arus informasi di era digital.

Penulis: Imel
Editor: BiNews