Revisi UU Minerba: Peluang Besar bagi Perguruan Tinggi dalam Sektor Pertambangan

Peningkatan Kapasitas SDM dan Perlindungan Lingkungan

Selain aspek keuangan, perguruan tinggi juga perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang eksplorasi, pengelolaan tambang, serta teknologi pertambangan. Untuk berperan lebih besar dalam industri ini, institusi pendidikan tinggi harus menjalin kerja sama erat dengan industri tambang melalui program pelatihan, peningkatan fasilitas laboratorium, serta penguatan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan industri.

Tantangan lainnya adalah memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam tidak merusak lingkungan. Sejarah pertambangan di Indonesia menunjukkan bahwa eksploitasi yang tidak terkontrol dapat berdampak negatif terhadap ekosistem dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, keterlibatan perguruan tinggi dalam sektor ini harus berorientasi pada pengembangan teknologi pertambangan yang lebih ramah lingkungan serta upaya mitigasi dampak negatif terhadap ekosistem.

Baca juga: Datuak Febby: Keterbukaan Informasi Penting untuk Efisiensi Anggaran

Regulasi yang Lebih Rinci untuk Implementasi Optimal

Agar implementasi kebijakan ini berjalan efektif, Nevi Zuairina menekankan perlunya regulasi yang lebih rinci. UU Minerba mengamanatkan bahwa skema bagi hasil antara perguruan tinggi dan badan usaha harus diatur secara adil dan transparan, sehingga kedua belah pihak mendapatkan manfaat optimal. Selain itu, regulasi yang ada harus memastikan bahwa keterlibatan perguruan tinggi dalam sektor minerba tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada misi pendidikan tinggi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memperkuat daya saing akademik Indonesia di tingkat global.

"Revisi UU Minerba ini memberikan peluang besar bagi perguruan tinggi untuk berkontribusi dalam sektor pertambangan melalui kerja sama dengan badan usaha. Dengan keterlibatan ini, perguruan tinggi dapat memperoleh pemasukan tambahan, meningkatkan kapasitas penelitian, serta berperan dalam hilirisasi industri tambang. Namun, implementasi kebijakan ini harus dilakukan dengan prinsip transparansi, keberlanjutan, dan akuntabilitas yang kuat," tegas Nevi Zuairina.

Sebagai anggota DPR RI yang memiliki tanggung jawab dalam mengawasi kebijakan publik, Nevi Zuairina mendorong penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan agar peluang besar yang telah diberikan oleh revisi UU Minerba ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan bangsa dan negara. (bi/rel/mel)

Penulis: BiNews
Editor: Imel