Datuak Febby: Keterbukaan Informasi Penting untuk Efisiensi Anggaran

PADANG, binews.id -- Politisi senior Sumatera Barat, Febby Datuak Bangso, menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam menyikapi efisiensi anggaran di tingkat Pemerintah Provinsi (Pemprov) maupun Pemerintah Daerah (Pemda) kabupaten/kota. Ia mengingatkan bahwa sosialisasi mengenai efisiensi anggaran harus dilakukan secara maksimal, tidak hanya dalam lingkup internal birokrasi, tetapi juga kepada dunia usaha dan masyarakat.

Hal ini disampaikan Febby dalam diskusi santai di kantor Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat pada Rabu (26/2). Dalam diskusi tersebut, mantan Ketua DPW PKB Sumbar ini menjelaskan bahwa keterbukaan informasi menjadi kunci utama dalam memahami kebijakan efisiensi anggaran agar tidak terjadi kesalahpahaman antara berbagai pihak.

"Agar tercapai apa yang menjadi KPI efisiensi ini, diperlukan keterbukaan informasi yang komprehensif. Dengan begitu, kita semua bisa saling memahami dan menghindari kesalahpahaman terhadap kondisi yang ada," ujar Datuak Febby.

Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa keterbukaan informasi juga berperan dalam menjaga keharmonisan antara kepala daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, kepala daerah kerap mengalami tekanan dari tim sukses yang mendukung mereka saat Pilkada, yang pada akhirnya bisa berujung pada keputusan yang kurang objektif dalam pengelolaan anggaran dan pemerintahan.

Baca juga: KONI Sumbar Matangkan Persiapan Porprov 2026: Fokus pada Pembinaan dan Kompetisi Berprestasi

"Keterbukaan informasi dapat membantu kepala daerah secara psikologis dalam menghadapi tim sukses yang mungkin sulit menolak permintaan tertentu. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini bisa menimbulkan disharmoni antara kepala daerah dan OPD," tambahnya.

Febby juga mengingatkan bahwa kekecewaan tim sukses yang tidak mendapatkan harapan mereka bisa menjadi ancaman bagi stabilitas pemerintahan daerah.

"Jangan sampai tim sukses yang merasa tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan justru menjadi pemecah belah kepala daerah dan wakilnya," tegas doktor pariwisata tersebut.

Dalam pertemuan ini, Febby turut menginisiasi peran para tokoh Sumatera Barat yang pernah menerima penghargaan Achievement Motivation Award (AMP) dari KI Sumbar untuk terus mendorong pentingnya keterbukaan informasi. Menurutnya, para penerima penghargaan AMP memiliki tanggung jawab moral dalam memastikan transparansi di badan publik sesuai dengan amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Baca juga: Pemkab Solok Kenakan Sanksi Administratif kepada PT. Lakeside Alahan Wisata

"Para tokoh yang telah menerima penghargaan AMP dari KI Sumbar seharusnya menjadi motor penggerak keterbukaan informasi. Mereka telah dinobatkan sebagai tokoh keterbukaan informasi, sehingga peran mereka sangat penting dalam memastikan transparansi di berbagai sektor," jelasnya.

Penulis: Imel
Editor: Imel