Gaji ke-13 Cair Hari Ini, Berikut Besaran dan Daftar yang Berhak Menerima

JAKARTA, binews.id -- Pemerintah akan mencairkan gaji ke-13 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai Senin (10/8/2020), ini. Hal ini dipastikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Seperti dilansir dariRepublika.co.id,sama seperti Tunjangan Hari Raya, gaji ke-13 hanya diberikan untuk PNS pejabat eselon tiga ke bawah. Artinya, para pejabat negara dan pejabat eselon satu, dua serta setingkat tidak akan mendapatkannya.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Andin Hadiyanto mengatakan pihaknya sudah mulai mempersiapkan proses pencairan sejak jauh-jauh hari.

Gaji ke-13 tahun ini tidak meliputi tunjangan kinerja (tukin), tunjangan risiko, dan beberapa tunjangan lain. Cara perhitungan serupa dilakukan saat pencairan THR pada Mei.

Baca juga: Mulai Bertugas, Wawako Padang Panjang Allex Saputra Jadi Pembina Apel ASN

Waktu pencairan pun mundur dibandingkan realisasi tahun-tahun sebelumnya yang biasa dilakukan pada Juli atau saat tahun ajaran baru. Andin mengatakan, Kemenkeu tidak memberikan batasan waktu penyelesaian pencairan gaji ke-13 ke semua penerima. Tapi, ia berharap, proses penyaluran bisa dilakukan dengan cepat.

Kemenkeu mengalokasikan anggaran gaji ke-13 tahun ini sebesar Rp 28,5 triliun. Sebanyak Rp 14,6 triliun di antaranya bersumber dari APBN untuk diberikan ke ASN pusat, termasuk TNI, Polri dan pensiunan. Sisanya dari APBD untuk pembayaran ke ASN daerah.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo berharap gaji ke-13 dapat bermanfaat bagi pegawai negeri sipil (PNS).

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2020 tentang Gaji Ke-13. "PP (gaji ke-13 PNS) sudah ada, pencairan kapan kewenangan pada Menkeu," ujar Tjahjo.

Baca juga: BPK Sumbar Periksa LKPD 2024, Pj Sekda Yosefriawan: Pemko Padang Siap Kooperatif

Dalam PP 44/2020, PNS semua golongan dan belasan jabatan lainnya akan menerima gaji ke-13. Ini berbeda dengan tunjangan hari raya (THR) yang hanya diberikan kepada golongan tertentu dan mengecualikan pejabat eselon I dan II.

Penulis: Imel
Editor: BiNews