Nevi Zuairina Minta Akselerasi Energi, Saatnya Indonesia Gaspol ke Energi Hijau!

JAKARTA, binews.id — Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menegaskan pentingnya percepatan transisi energi nasional menuju energi bersih dan terbarukan. Hal ini ia sampaikan pada RDPU atau audiensi antara komisi XII dengan IESR.

Dalam momentum audiensi Komisi XII dengan Institute for Essential Services Reform (IESR), ia mengingatkan bahwa Indonesia tidak bisa lagi menunda akselerasi energi baru terbarukan (EBT), apalagi ketika negara-negara tetangga seperti Vietnam, Filipina, dan bahkan Thailand telah jauh melangkah lebih cepat dalam pemanfaatan energi bersih.

"Negara kita memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, dari matahari, angin, air, hingga panas bumi. Tapi ironisnya, pemanfaatan kita masih sangat minim. Energi surya misalnya, dari potensi lebih dari 200 GW, baru dimanfaatkan sekitar 0,13%. Kita tertinggal, padahal dunia sudah bergerak cepat," tegas politisi PKS ini.

Menurut Nevi, perlambatan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Ia menyebut bahwa target bauran energi terbarukan dalam Kebijakan Energi Nasional yang sebelumnya ditetapkan sebesar 23% pada 2025, kini direvisi turun menjadi 17-19%.

Baca juga: AHA Centre dan BNPB Latih 16 Calon Trainer Pelokalan ASEAN-ERAT

"Penurunan target ini adalah tanda lampu kuning. Kita perlu konsistensi kebijakan dan eksekusi nyata. Tidak cukup hanya punya peta jalan, tapi harus diwujudkan ke proyek-proyek konkret yang menjangkau masyarakat," tambahnya.

Wakil rakyat Sumatera Barat II ini juga menyoroti persoalan klasik yang terus menjadi penghambat: pendanaan. Ia menyebut bahwa kebutuhan transisi energi Indonesia hingga 2060 bisa mencapai USD 1 triliun, sementara realisasi investasi energi terbarukan per tahun masih di bawah USD 2 miliar. Untuk itu, Nevi mendorong DPR dan pemerintah lebih serius menciptakan ekosistem investasi yang kondusif, termasuk memperkuat peran BUMN, insentif fiskal, serta membuka akses untuk pembiayaan hijau dan mitra internasional seperti skema Just Energy Transition Partnership (JETP).

"Saya berharap Komisi XII dapat mendorong agar RUU EBT yang sedang dibahas di DPR benar-benar menjadi landasan hukum yang progresif, tidak hanya sekadar legalisasi teknis, tapi membawa lompatan dalam investasi dan pemanfaatan energi bersih secara inklusif," ujarnya.

Nevi menyatakan bahwa masa depan Indonesia bergantung pada keberanian mengambil keputusan hari ini. "Kita tidak hanya bicara energi, ini soal ketahanan, kemandirian, dan keadilan bagi generasi mendatang. Jangan biarkan Indonesia tertinggal," pungkas Nevi Zuairina. (bi/rel/mel)

Baca juga: Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana 11 Juli 2025, Karhutla Mendominasi

Penulis: Imel
Editor: Imel