Mahyeldi Tekankan Penyelesaian RPJMD Sumbar 2025--2029 Sebelum Juli Berakhir

Lalu yang ketiga, menjadikan nagari dan desa sebagai basis kemajuan, dengan penguatan ekonomi dan kelembagaan nagari sebagai pusat produksi dan pelestarian budaya lokal. Menurutnya, itu akan diimplementasikan dengan mendorong keseimbangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Keempat, menjadikan Sumbar sebagai pusat perdagangan dan bisnis di wilayah barat Sumatera. Itu akan dilakukan melalui transformasi struktur ekonomi agar lebih produktif dan berbasis ekspor.

Lalu yang kelima, mengedepankan prinsip keadilan dan tanggap terhadap bencana dalam setiap rancangan pembangunan infrastruktur. Fokus utamanya adalah pemerataan akses air bersih, sanitasi, dan konektivitas digital.

Baca juga: Ranperda Perubahan Perda No. 1 Tahun 2024 Disepakati Pemkab dan DPRD Dharmasraya

Kemudian yang keenam, membangun kehidupan beradat dan berbudaya berbasis agama dan kearifan lokal, dengan penguatan nilai-nilai ABS-SBK serta peran keluarga dalam pembentukan karakter masyarakat.

Ketujuh, Peningkatan daya saing pariwisata dan akselerasi ekonomi kreatif untuk UMKM, melalui pengembangan potensi wisata alam, budaya, serta sektor ekonomi kreatif yang berbasis tradisi lokal.

Lalu yang kedelapan, mewujudkan Sumbar responsif melalui tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang efektif. Itu akan diimplementasikan melalui reformasi birokrasi berbasis digital, peningkatan transparansi anggaran, optimalisasi PAD, dan pelibatan masyarakat dalam perumusan serta pengawasan kebijakan.

"Itulah rancangan delapan misi yang akan menjadi prioritas kita dalam menjalankan roda pembangunan kedepan," ujar Mahyeldi.

Gubernur berharap DPRD dapat memberikan dukungan penuh kepada pemerintah untuk penuntasan Ranperda RPJMD ini. Sebab, ini penting untuk rujukan utama pembangunan Sumbar dalam lima tahun ke depan, selain itu secara aturan juga ada batasan waktu dari Kemendagri.

"Kita berharap, melalui dukungan DPRD, Ranperda RPJMD ini bisa kita selesaikan tepat waktu. Yakni, paling lambat enam bulan sejak kepala daerah dilantik," harap Gubernur Mahyeldi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria, menekankan bahwa RPJMD 2025--2029 harus mampu menjawab tantangan zaman dan menyelaraskan visi-misi kepala daerah dengan kebutuhan riil masyarakat. Sebab, disitulah hajat hidup masyarakat Sumbar tertumpang.

Penulis: Imel
Editor: Imel