DPRD Sumbar Soroti Dana Hibah KONI Rp1,8 Miliar, Transparansi Penggunaan Anggaran Jadi Sorotan Utama

PADANG, binews.id -- Dana hibah sebesar Rp1,8 miliar yang dikucurkan untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumbar menjadi sorotan utama dalam rapat kerja Komisi V DPRD Sumbar, Selasa (5/8). Rapat yang turut dihadiri Ketua KONI Sumbar, pengurus KONI kabupaten/kota, pengurus provinsi cabang olahraga (pengprov cabor), serta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumbar itu menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Lazuardi Erman, menegaskan bahwa setiap rupiah dari dana hibah wajib dipertanggungjawabkan secara transparan. Ia menolak tegas segala bentuk pergeseran anggaran tanpa prosedur yang sah.
"Ini dana hibah rakyat. Jumlahnya besar, Rp1,8 miliar. Penggunaannya harus jelas. KONI tidak boleh lagi melakukan manuver anggaran tanpa pertanggungjawaban. Kalau tidak akuntabel, bisa berimplikasi hukum," tegas Lazuardi.
Sikap serupa disampaikan Kepala Dispora Sumbar, Maifrizon, yang secara terbuka menolak permintaan tambahan dana untuk kegiatan Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) dan Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI. Ia menyebut, anggaran untuk kedua agenda tersebut sudah dicairkan pada termin pertama tahun ini.
Baca juga: Perumda AM Padang Diapresiasi, DPRD Minta Transparansi dan Ketepatan Sasaran Program CSR
"Kami tidak ingin bermasalah secara hukum. Dana sudah dicairkan. Jika kami keluarkan lagi, kami sebagai pengguna anggaran dan pejabat teknis bisa terseret masalah hukum," ujar Maifrizon.
Ia juga menyindir sikap KONI Sumbar yang dinilai melakukan pergeseran anggaran tanpa koordinasi dengan Dispora.
"Sebenarnya mudah, tinggal lintas jalan untuk koordinasi. Tapi tahun ini, tidak ada komunikasi sama sekali. Malah saat kami minta laporan, Dispora dituduh mengada-ada," sindirnya.
Sementara itu, Ketua Forum Wartawan Parlemen (FWP) Sumbar, Novrianto Ucok, mengapresiasi ketegasan Dispora dalam menjaga integritas pengelolaan dana negara. Namun ia mengingatkan agar persoalan KONI tidak berlarut-larut dan segera diselesaikan secara kekeluargaan.
Baca juga: Nevi Zuairina Desak Akuntabilitas Ketat dan Transparansi Maksimal untuk Danantara
> "Sikap tegas Dispora penting untuk menjaga akuntabilitas. Tapi jangan sampai ini mengorbankan dunia olahraga. Masalah harus diselesaikan secara kekeluargaan dan sportif," ujar Ucok.
Penulis: Imel
Editor: Imel
Berita Terkait
- Jupri Serap Aspirasi Warga Lubuk Begalung: Infrastruktur dan Kesejahteraan Jadi Prioritas
- Tindaklanjuti Laporan Warga, Komisi I DPRD Padang Tinjau Lokasi Pembangunan RKB SMAN 17
- Wawako Padang Apresiasi Bantuan Pokir Osman Ayub untuk Pemuda dan Kelompok Seni di Gaung
- Wakil Ketua DPRD Mastilizal Aye Desak Pembangunan Stadion Milik Pemko Padang
- Ketua Komisi II DPRD Padang Desak Perbaikan Layanan Transpadang Koridor 1
Ketua Komisi II DPRD Padang Desak Perbaikan Layanan Transpadang Koridor 1
Politik - 29 September 2025