Tinjau SPPG, Muharlion Minta BGN Evaluasi SPPG yang Belum Operasional, Dorong Efisiensi dan Keamanan Program Gizi Nasional
"Kami sepakat dengan usulan Pak Ketua DPRD agar SPPG yang sudah mengantongi izin prinsip namun belum beroperasi segera dievaluasi oleh BGN. Karena kewenangan ini berada di tingkat nasional, tentu kami berharap dukungan dari DPRD," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Muharlion menilai kapasitas ideal setiap dapur SPPG adalah 2.000 porsi makanan bergizi per hari. Jika jumlahnya melebihi angka itu, maka akan muncul risiko efisiensi dan keamanan pangan.
"Sebagai contoh, dapur SPPG di Parupuk Tabing sudah mulai memasak sejak pukul 02.00 dini hari untuk memenuhi sekitar 2.000 porsi. Jika jumlahnya naik menjadi 3.000 porsi, maka waktu memasak harus dimulai lebih awal, dan durasi makanan berada dalam omprengan menjadi lebih lama," jelasnya.
Baca juga: Warga Padang Panjang Serbu Layanan Cek Kesehatan Gratis dalam Peringatan HUT Korpri ke-54
Kondisi itu, menurutnya, berpotensi menurunkan kualitas dan keamanan makanan, serta meningkatkan biaya operasional.
"Karena itu, saya minta pemerintah membatasi kapasitas setiap dapur SPPG maksimal 2.000 siswa agar kualitas dan keamanan makanan tetap terjaga," tutup Muharlion. (bi)
Berita Terkait
- Status Tanggap Darurat Provinsi Berakhir, Pemprov Sumbar Masuki Tahap Pemulihan Pascabencana
- Operasi Lilin Singgalang 2025 Resmi Dimulai, 4.211 Personel Amankan Nataru di Sumbar
- KAI Gelar Apel Pasukan Posko Nataru 2025/2026 untuk Pastikan Kelancaran Mobilitas Nasional
- Pemprov Sumbar Siapkan Pergub atau Perda Rehab-Rekon Pasca Bencana
- Mahyeldi Apresiasi Kebijakan Presiden dan Menkeu, TKD 2026 Daerah Bencana Tak Dipotong










