Tinjau SPPG, Muharlion Minta BGN Evaluasi SPPG yang Belum Operasional, Dorong Efisiensi dan Keamanan Program Gizi Nasional

"Kami sepakat dengan usulan Pak Ketua DPRD agar SPPG yang sudah mengantongi izin prinsip namun belum beroperasi segera dievaluasi oleh BGN. Karena kewenangan ini berada di tingkat nasional, tentu kami berharap dukungan dari DPRD," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Muharlion menilai kapasitas ideal setiap dapur SPPG adalah 2.000 porsi makanan bergizi per hari. Jika jumlahnya melebihi angka itu, maka akan muncul risiko efisiensi dan keamanan pangan.
"Sebagai contoh, dapur SPPG di Parupuk Tabing sudah mulai memasak sejak pukul 02.00 dini hari untuk memenuhi sekitar 2.000 porsi. Jika jumlahnya naik menjadi 3.000 porsi, maka waktu memasak harus dimulai lebih awal, dan durasi makanan berada dalam omprengan menjadi lebih lama," jelasnya.
Baca juga: Pemko Dorong Kesadaran Gizi Remaja Lewat Program Aksi Bergizi di SMAN 3
Kondisi itu, menurutnya, berpotensi menurunkan kualitas dan keamanan makanan, serta meningkatkan biaya operasional.
"Karena itu, saya minta pemerintah membatasi kapasitas setiap dapur SPPG maksimal 2.000 siswa agar kualitas dan keamanan makanan tetap terjaga," tutup Muharlion. (bi)
Berita Terkait
- Gerbong Mutasi Pemko Padang Mulai Bergerak, Wako Fadly Amran Lantik 122 Pejabat Eselon III dan IV
- Banggar DPRD Padang Minta RSUD dr. Rasidin Evaluasi Kinerja, Targetkan Pendapatan Rp45 Miliar
- Gubernur Mahyeldi: Palestina Harus Terlindungi dan Segera Merdeka!
- Pemko Padang Siap Gelar Drill Tsunami, Wujudkan Kota Tangguh Bencana
- Dua Hari Pelaksanaan Smart Surau, Jumlah Siswa Salat Subuh di Padang Meningkat Dua Kali Lipat