Wali Kota Sawahlunto Tandatangani Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Daerah

SAWAHLUNTO, binews.id - Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, menandatangani Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), serta Pemerintah Kota Sawahlunto, Rabu (15/10/25).
Langkah strategis ini bertujuan memperkuat tata kelola pendapatan daerah melalui sinergi data perpajakan, peningkatan pengawasan, serta peningkatan kualitas layanan pajak kepada masyarakat.
Baca juga: Ratas di Istana, Pemerintah Perpanjang Insentif Pajak dan Perluas Jaminan Perlindungan bagi Pekerja
Kerja sama tersebut mencakup beberapa aspek utama, antara lain pertukaran informasi perpajakan, pelaksanaan pengawasan bersama terhadap wajib pajak, dan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) di bidang perpajakan agar semakin profesional dan mampu beradaptasi dengan sistem keuangan modern.
Wali Kota Riyanda menegaskan bahwa perjanjian ini bukan sekadar bentuk koordinasi teknis, melainkan bagian dari strategi besar Sawahlunto Maju dalam mewujudkan birokrasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
Baca juga: Empat Wajib Pajak Dapat Hadiah Umrah, Pemprov Sumbar Dorong Digitalisasi Pajak
"Sinergi ini diharapkan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan penerimaan negara dan daerah, yang pada akhirnya memperluas ruang fiskal untuk pembangunan dan peningkatan pelayanan publik," ujar Wali Kota Riyanda. (ius)
Baca juga: Pemprov Sumbar Siapkan Hadiah Umrah bagi Wajib Pajak Taat
Penulis: Saptarius
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Wali Kota Sawahlunto Buka Kegiatan Manasik Haji Anak RA se-Kota Sawahlunto
- Wali Kota Sawahlunto Sampaikan Nota Pengantar KUA-PPAS 2026 di Rapat Paripurna DPRD
- Wali Kota Sawahlunto Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat
- Pemko Sawahlunto dan Rutan Kelas II B Jalin Kesepakatan untuk Penguatan Pembinaan Warga Binaan
- Pemko Sawahlunto dan BPKP Sumbar Teken MoU Penguatan Pengendalian Korupsi