Percepatan Fly Over Sitinjau Lauik, Gubernur Sumbar Pastikan Pembebasan Lahan Segera Rampung

PADANG, binews.id -- Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah bersama Deputi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah (Kemenko Infraswil), Muhammad Rachmat Kaimuddin, meninjau langsung lokasi pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik di kawasan Panorama, Padang, Senin (27/10).

Kegiatan ini bertujuan untuk memetakan berbagai permasalahan di lapangan guna mempercepat pelaksanaan proyek strategis nasional tersebut. Fly Over Sitinjau Lauik dirancang untuk mengatasi permasalahan lalu lintas ekstrem di jalur lintas Padang--Solok yang selama ini dikenal rawan longsor dan kecelakaan.

Dalam peninjauan itu,Gubernur Mahyeldi menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menuntaskan proses pembebasan lahan.

"Untuk pembebasan lahan, Alhamdulillah itu kita awasi terus. Dukungan semua pihak luar biasa, mulai dari masyarakat, camat, lurah dan Walinagari semuanya mendukung," ujar Mahyeldi.

Gubernur juga menjelaskan bahwa saat ini pemerintah daerah tengah menyelesaikan penyesuaian data perizinan lahan sesuai persyaratan dari Kementerian ATR/BPN.

"Sekarang data-data perizinan lahan itu kita sesuaikan dengan persyaratan yang ada di ATR BPN. Semoga dalam waktu dekat ini bisa segera tuntas," tambahnya.

Mahyeldi menyebutkan, koordinasi dengan Wakil Menteri ATR/BPN juga telah dilakukan untuk mempercepat proses perizinan lahan yang sempat mengalami keterlambatan dari jadwal awal.

"Penuntasan perizinan lahan ini memang sudah sedikit terlambat dari target sebelumnya, seharusnya awal Oktober ini sudah tuntas. Mudah-mudahan koordinasi ini berjalan baik dan pembangunan bisa berjalan lancar sesuai rencana," tutupnya.

Sementara itu, Deputi Infrastruktur Dasar Kemenko Infraswil, Muhammad Rachmat Kaimuddin, menyampaikan bahwa pemerintah pusat terus mendorong percepatan proyek dengan melibatkan berbagai pihak.

"Guna percepatan pembangunan, kami terus berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), para tokoh adat, masyarakat setempat, serta tentunya pemerintah daerah," ujar Rachmat.

Namun demikian, ia mengakui masih ada pekerjaan rumah (PR) dalam hal koordinasi intensif dengan ATR/BPN terkait perizinan lahan.

Penulis: Imel
Editor: Imel