Antisipasi Bencana Jelang Nataru, Kepala BNPB Dorong Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana di Daerah

Menurut Suharyanto, beberapa kejadian bencana seharusnya dapat dicegah atau minimal ditekan dampaknya, namun apa yang ditimbulkan akibat adanya siklon tropis Senyar harus menjadi atensi penuh. Sebab, menurut data per hari ini, ada 3.176 kejadian yang secara garis besar adalah jenis bencana hidrometeorologi basah.

Hal ini sekaligus menandai bahwa dalam upaya menurunkan dampak bencana masih menjadi tantangan bersama, dan urusan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja. Perlu ada campur tangan dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, komunitas hingga media masa.

"Untuk menurunkan dampak bencana tidak mudah. Karena terkadang terjadi bencana yang sifatnyanya secara tiba-tiba. Per hari ini ada 3.176 kejadian bencana yang didominasi oleh hidrometeorologi basah," ungkap Suharyanto.

"Bahwa urusan bencana ini tidak bisa lagi hanya dilakukan oleh pemerintah pusat semata," imbuhnya.

Mulai Teratasi Bukan Berarti Selesai

Bicara lebih lanjut mengenai perkembangan penanganan bencana yang disebabkan oleh siklon tropis Senyar di tiga provinsi, Kepala BNPB mengatakan bahwa hingga hari ini sudah ada lima kabupaten/kota yang mulai masuk fase transisi pemulihan menuju rehabilitasi dan rekonstruksi. Kendati demikian, Kepala BNPB tidak ingin bahwa hal ini menjadikan pemerintah daerah menurunkan kewaspadaan, sebab, potensi cuaca ke depan masih dapat berpotensi memicu kejadian bencana serupa.

"Meskipun kita sedang fokus tanggap darurat, bagi 43 kabupaten/kota di Sumatra. Sekarang sudah ada lima kabupaten/kota sudah masih ke masa transisi pemulihan ke rehabilitasi dan rekonstruksi," ungkap Suharyanto.

"Mohon di daerah lain agar waspada," lanjutnya.

Sebagai bentuk antisipasi bagi daerah lain, Kepala BNPB merekomendasikan agar seluruh komponen di daerah dapat melakukan mitigasi dan peningkatan kesiapsiagaan dengan berbagai upaya seperti misalnya; monitoring lapangan hingga apel kesiapsiagaan. Dua hal ini menjadi satu kesatuan yang tak boleh terpisah, sebab, kekuatan pada tiap-tiap daerah dapat terukur dari sinergi yang nyata.

"Segera mulai melihat kondisi di wilayah masing-masing. Kalau diperlukan melakukan apel dan pengecekan alat perangkat personel serta anggaran agar segera dilakukan," pinta Suharyanto.

Di sisi lain, Kepala BNPB juga meminta kepada kepala daerah agar tidak ragu dalam menetapkan status siaga dan tanggap darurat bencana. Penetapan status ini bukan untuk dimaknai bahwa daerah tidak siap atau justru terlalu percaya diri, namun sebagai langkah konkret secara regulasi agar pemerintah pusat dan seluruh stakeholder dapat memberikan intervensi positif sebagai kekuatan tambahan.

Penulis: Imel
Editor: Imel