Antisipasi Bencana Jelang Nataru, Kepala BNPB Dorong Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana di Daerah

"Penetapan status siaga dan tanggap darurat. Mohon ini tidak perlu overestimate. Karena pemrintah pusat bisa turun memberikan bantuan dan anggaran," harap Suharyanto.

Kembali menyinggung pada bahasan di awal, Kepala BNPB berharap kepada BPBD agar tidak ragu untuk menjalankan tupoksinya sesuai undang-undang Penanggulangan Bencana. Bahwa BPBD harus menjadi koordinator, komando dan pelaksana di lapangan, membawahi seluruh stakeholder demi ketangguhan daerah. Dengan peran nyata tersebut, seluruh komponen daerah seperti TNI, Polri dan lembaga lainnya akan otomatis membantu dalam lingkup penanganan bencana.

"Kepada BPBD, meski mungkin masih pelaksana, kami mohon untuk tidak ragu mengambil kendali saat tanggap darurat. Unsur TNI dan Polri ini hanya membantu. Jika terjadi bencana, maka BPBD memegang kendali saat tanggap darurat," tegas Kepala BNPB.

Peringatan Dini Diperkuat

Adapun bagian yang tak boleh dilupakan adalah peringatan dini demi peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Untuk hal ini secara khusus, Kepala BNPB memberikan arahan agar BPBD bersama stakeholder dapat memberikan fasilitas dan infrastuktur yang mudah dipahami masyarakat. Rambu dan peta risiko bencana adalah contoh sederhana yang harus diperkuat, sehingga jika terjadi tanda-tanda bencana, masyarakat dapat segera melakukan evakuasi secara mandiri dan tidak terdadak.

"Peta risiko. Jangan sekal lagi warga terdadak karena banjir dan banjir bandang. Mohon contohnya hujan deras lebih dari tiga jam, warga yang berada di lereng tebing harus diungsikan," jelas Suharyanto.

Di samping itu, Suharyanto juga menegaskan bahwa kejadian banjir dan banjir bandang bukan hanya soal cuaca namun tata ruang dan lingkungan. Setiap wilayah permukiman harus memiliki drainase dengan fungsi yang sesuai, termasuk penampungan seperti embung atau kolam retensi, sehingga apabila terjadi hujan, maka air tidak menggenangi permukiman.

"Saya lihat di daerah masih jarang sekali memiliki drainase untuk menampung air hujan. Ini harus menjadi catatan Kepala BPBD, agar dicek drainasenya. Masyarakat harus sering diberi peringatan," kata Suharyanto.

Dari berbagai atensi dalam rakor yang juga dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Kepala BMKG Teuku Faisal, jajaran gubernur, bupati/walikota dan jajaran Kepala BPBD seluruh Indonesia, Kepala BNPB menebalkan bahwa serangkaian upaya praktis, efektif dan efisien seperti yang telah dijelaskan di atas dapat dilakukan demi mencegah serta meminimalisir dampak bencana. Hal yang paling sederhana itu diharapkan dapat dilakukan secara nyata dan berkesinambungan demi menyelamatkan banyak jiwa maupun menekan kerugian material.

"Kita harus berfikir upaya sederhana yang bisa menyentuh langsung masyarakat. Belajar dari pengalaman dari bencana yang sekarang ada. Mudah-mudahan periode nataru ini tidak terjadi bencana di negara kita ini," pungkas Kepala BNPB. (bi/rel/mel)

Penulis: Imel
Editor: Imel