Musrenbang RKPD Sawahlunto Dibuka, Wali Kota Riyanda Tekankan Usulan Harus Berbasis Kebutuhan Riil

Sawahlunto, binews.id — Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra membuka Musrenbang/Forum Konsultasi Publik (FKP) RKPD Pemerintah Kota Sawahlunto yang digelar di Balaikota Rabu, 11 Februari 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan bahwa seluruh pembahasan usulan pembangunan harus benar-benar berbasis pada kebutuhan riil masyarakat.

Menurut Wali Kota Riyanda, forum Musrenbang dan FKP ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan persepsi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Melalui forum ini, arah pembangunan diharapkan tetap sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto serta program prioritas nasional.

Ia menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat sangat penting agar perencanaan tidak sekadar menjadi rutinitas tahunan. Setiap usulan yang disampaikan harus menggambarkan kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan, bukan sekadar keinginan tanpa dasar yang jelas.

Dalam arahannya, Wali Kota Riyanda juga menjelaskan bahwa kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sawahlunto saat ini cukup terbatas. Kondisi tersebut dipengaruhi kebijakan efisiensi anggaran dan pemotongan dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat.

Keterbatasan fiskal itu, lanjutnya, membuat pemerintah daerah tidak bisa secara langsung merealisasikan seluruh usulan pembangunan yang masuk. Oleh sebab itu, diperlukan prioritas yang jelas dan strategi perencanaan yang matang agar program yang benar-benar mendesak tetap dapat dijalankan.

Wali Kota Riyanda menegaskan perlunya langkah yang lebih cermat dan terukur dalam menyikapi kondisi tersebut. Salah satu strategi yang akan ditempuh adalah menjemput dukungan pendanaan serta program dari pemerintah pusat.

Ia meminta agar setiap usulan yang dihimpun dalam forum itu direkapitulasi dengan data yang rapi, lengkap, dan terukur. Pendekatan berbasis data dinilai penting agar setiap program memiliki argumentasi yang kuat saat diajukan ke tingkat yang lebih tinggi.

Selain itu, usulan-usulan tersebut harus dipetakan potensinya untuk diselaraskan dengan program prioritas Presiden serta rencana strategis kementerian dan lembaga. Dengan sinkronisasi tersebut, peluang memperoleh dukungan anggaran dari pusat akan semakin terbuka.

Wali Kota Riyanda menambahkan, sinkronisasi tidak cukup hanya di atas kertas. Perlu upaya aktif untuk memperjuangkannya hingga ke level Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, baik melalui jalur birokrasi maupun komunikasi politik.

Ia menilai bahwa kolaborasi lintas pemerintahan menjadi kunci agar keterbatasan fiskal daerah tidak menjadi penghambat utama pembangunan. Pemerintah kota harus proaktif membangun komunikasi dan memperjuangkan program prioritas masyarakat.

Forum Musrenbang/FKP ini juga diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan. Dengan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, keputusan yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penulis: Imel
Editor: Imel