DPRD Sumbar Gelar Paripurna LKPJ, Kinerja Pemerintah Daerah Dipertanyakan

PADANG, binews.id -- DPRD Provinsi Sumatera Barat pertanyakan kinerja Pemerintah Provinsi sepanjang 2025 dalam rapat paripurna LKPJ, Senin (16/3/2026). Sorotan tajam diarahkan pada tekanan fiskal, perlambatan ekonomi, serta dampak bencana yang dinilai belum ditangani secara optimal.

Tahun pertama kepemimpinan Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Vasko Ruseimy langsung dihadapkan pada ujian berat. Rentetan bencana banjir bandang dan longsor di 16 kabupaten/kota bukan hanya merusak infrastruktur, tetapi juga memukul aktivitas ekonomi masyarakat.

Dampaknya terlihat pada laju pertumbuhan ekonomi yang melambat ke angka 3,37 persen pada 2025, turun dari 4,36 persen pada tahun sebelumnya. DPRD menilai perlambatan ini mencerminkan belum kuatnya strategi pemulihan ekonomi daerah, terutama pascabencana.

Di saat bersamaan, ruang fiskal daerah semakin menyempit. Efisiensi anggaran dan penurunan transfer pusat mempertegas tekanan terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam mengeksekusi program pembangunan.

Meski angka kemiskinan turun menjadi 5,31 persen dan menjadi salah satu capaian positif, DPRD menegaskan bahwa indikator tersebut belum cukup menggambarkan kondisi riil di lapangan.

"Masih terdapat berbagai kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sejumlah program belum berjalan optimal dan tantangan yang dihadapi ke depan semakin kompleks," mengemuka dalam forum paripurna.

DPRD pun membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membedah lebih dalam LKPJ 2025. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan tidak sekadar administratif, melainkan mampu menjawab persoalan mendasar: pemulihan ekonomi, penguatan fiskal, dan penanganan dampak bencana secara berkelanjutan.

Evaluasi ini menegaskan satu hal: capaian yang ada belum cukup kuat untuk menjawab tekanan yang dihadapi daerah. (bi/mel)

Penulis: Imel
Editor: Imel