Sudah Lebih 1 Minggu Disahkan, Hidayat Pertanyakan Status Hukum Perda AKB

PADANG, Binews.id - Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Hidayat mempertanyakan status hukum Perda Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Provinsi Sumatera Barat, karena belum adanya nomor registrasi dari Kemendagri dan belum adanya nomor lembaran daerah.

"Kita sangat menyayangkan belum dilakukan sosialisasi oleh Pemprov Sumbar secara optimal, idealnya harus melibatkan seluruh elemen masyarakat tidak mungkin hanya dilakukan Pemprov Sumbar," ujar Hidayat saat rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat penyampaian nota jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi terhadap Ranperda perubahan APBD tahun 2020 dan perubahan RPJPD 2005-2025, di DPRF Sumbar, Senin, 21 September 2020.

Menurut Hidayat, Perda Adaptasi Kebiasan Baru masih dipertanyakan status hukum tersebut, karena ditambah belum adanya melakukan fasilitasi di Kemendagri.

"Status hukum Perda Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) masih proses persetujuan di Otonomi Daerah, gubernur hanya mengontak Dirjen Otonomi Daerah dan hanya secara lisan saja Dirjen siap dan Kemendagri sudah mendukung," ujar Hidayat.

Baca juga: Ketua Komisi IV DPRD Sumbar: Jalan Alahan Panjang Bayang Ditarget Tuntas 2025

Lanjut Hidayat, barangkali ada nanti konten dalam Perda AKB dilakukan perubahan oleh Kemendagri.

"Mudah- mudahan tidak ada perubahan, kita melihat hasil fasilitasi di Kemendagri," ujar Hidayat.

Disamping itu, Hidayat mengaku kecewa karena lambatnya Gubernur mengurus fasilitasi ke Kemendagri.

"Selaku ketua Pansus kita agak kecewa karena lambatnya Gubernur mengurus fasilitasi ke Kemendagri, sudah seminggu lebih sejak kesepakatan bersama DPRD 11 September 2020 lalu. Ini bukti ada persoalan kualitas komunikasi dan koordinasi Gubernur Sumbar dengan Kemendagri," sebut Hidayat.

Baca juga: Sumbar Terpilih sebagai Provinsi Penerima Program Sekolah Rakyat

Adapun agenda penyampaian nota jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi- fraksi terhadap Ranperda tentang perubahan APBD Provinsi Sumbar 2020. Penyampaian nota jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi- fraksi terhadap ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 7 tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Sumbar tahun 2005- 2025.

Penulis: Imel
Editor: BiNews