E Government Butuh Percepatan Reformasi Birokrasi

"Alasan birokrasi perlu direformasi, diantaranya; birokrasi menjadi organisasi yg mendominasi urusan publik, namun lambat merespon kepentingan publik, rendahnya akuntabilitas dan transparansi birokrasi dalam melaksanakan tugas, belum terwujudnya efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan fungsi birokrasi, birokrasi menjadi alat politik dalam setiap pilkada," kata Asrinaldi.
Sementara itu, Akademisi Unand Syaiful Wahab, mewarning bahwa instansi terlapor yang cukup tinggi dalam kasus korupsi adalah pemerintah daerah.
"Pemerntah daerah perlu menjadi subjek yang 'meluruskan" kembali makna reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi "terinfeksi virus" sebelum sampai tujuan. Reformasi birokrasi secara substansial, masih kedodoran dan mal-function," papar Syaiful.
Webinar seri ke lima ini merupakan komitmen jurusan Ilmu Politik Unand dalam memberikan kontribusi pencerdasan politik bagi masyarakat.
"Jurusan Ilmu Politik Unand concern terhadap proses peningkatan kapasitas para civitas akademika dan masyarakat umum di bidang politik," pungkas Ketua Jurusan Ilmu Politik Unand, Dr Indah Adi Putri. (rls/dw)
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- DPRD Padang Dukung Wacana Surat Keterangan Bebas HIV/AIDS untuk Calon Pengantin
- DPRD Sumbar Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Gubernur atas Ranperda SPBE
- Wigiyono Gelar Pengajian, Santunan Anak Yatim, dan Sunatan Massal Sambut Bulan Suci Ramadan
- Ketua DPRD Sumbar Muhidi Tampung Aspirasi Masyarakat Kecamatan Padang Timur
- Ketua DPRD Sumbar Muhidi Serap Aspirasi Masyarakat di Hari Terakhir Reses Perseorangan