Ketua DPRD Sumbar Sikapi Surat Terbuka Para Demonstran yang Merasa Kurang Puas dengan Omnibus Law

PADANG, Binews.id - Berkaitan dengan masih kurang puasnya mahasiswa dan beberapa kelompok pekerja terhadap Omnisbus Law Cipta kerja, kembali mereka melakukan unjuk rasa, Senin (2/11/2020) di DPRD Sumbar.

Dalam aksi tersebut para pengunjuk rasa membacakan surat terbuka, dimana mereka mengatakan Presiden sudah melakukan pelanggaran hukum, karena menetapkan Omnibus Law ditetapkan pada saat Indonesia dilanda pandemi covid-19.

Para demonstran juga mengatakan, surat terbuka tersebut bukan untuk mendeskreditkan Presiden, melainkan untuk meluruskan agar Presiden kembali pada rakyat.

Ketika Mahasiswa membacakan surat terbuka, ketua DPRD ikut mendampingi dan mendengarkan, dilanjutkan dengan sumpah mahasiswa berduka.

Baca juga: DPRD Sumbar Gelar Halalbihalal untuk Pererat Silaturahmi Pasca-Idulfitri

Dalam unjuk rasa itu sempat memancing sedikit ketegangan, karena mereka menganggap ketua DPRD Sumbar tidak konsekwen dengan apa yang ia sampaikan didepan pengunjuk rasa, padahak sebagai pimpinan dewan Supardi sudah membuat surat 3 kali pada Presiden, DPRD dan pihak pengambil kebijakan lainnya.

Akhirnya ketegangan dapat diredam karena ketua DPRD Sumbar Supardi mempersilahkan beberpa utusa mereka masuk, untuk membacakan surat terbuka atau statemen yang mereka miliki.

Ketua DPRD Sumbar Supardi menegaskan, apapun yang disampaikan lembaga ini untuk meneruskan tuntutan masyarakat bukan sekedar main-main, karena masih menunggu balasan pemerintah pusat atas tuntutan tersebut.

"Saya sebagai pimpinan DPRD Sumbar sudah menada tangani tiga surat berkaitan tuntutan masyarakat dan mahasiswa, tidak menunggu hari besok, tapi langsung pada hari yang sama," tegas Supardi.

Baca juga: KI Serahkan Laporan pada Pimpinan DPRD Sumbar

Supardi juga mengatakan, kalau yang lain menunggu beberapa hari, maka DPRD Sumbar tidak sama dengan lainnya, karena langsung menyikapi keinginan masyarakat.

Penulis: Imel
Editor: BiNews