Sekretariat DPRD Sumbar Terima Anugerah Informatif

PADANG, Binews.id - Sekretariat DPRD Sumbar memberikan bukti pada masyarakat, kalau selama ini lembaga itu sudah melakukan keterbukaan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan.

Pembuktian tersebut dapat dilihat dengan diterimanya kategori predikat Informatif badan publik, dari Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat, Rabu (25/11/2020), di sebuah hotel di kota Padang.

Tahun ini, DPRD Sumbar merupakan yang kedua kalinya menerima penghargaan dari KI, kalau tahun sebelumnya predikat menuju informatif, saat ini terjadi peningkatan dengan berbagai inovasi yang dapat diakses masyarakat langsung.

Hanya ada 16 lembaga di Sumatera Barat, baik provinsi maupun kabupaten dan kota serta perguruan tinggi, yang mendapatkan predikat Informatif, menunjukkan tidak mudah keterbukaan itu bisa diterapkan, namun DPRD Sumbar menunjukkan kalau keterbukaan amat perlu dan selalu harus ada peningkatan.

Baca juga: Sekretariat DPRD Sumbar Ikuti Monev 2025, Tegaskan Komitmen pada Keterbukaan Informasi Publik

Sekretaris DPRD Sumbar Raflis yang diwakili Plt Kabag persidangan Lazwardi mengatakan, anugerah ini akan terus memacu kinerja sekretariat DPRD Sumbar dalam memberikan informasi pada publik, sehingga masyarakat mendapatkan semua jawaban dari apa yang mereka inginkan.

"Kita melalui komando sekretaris DPRD Sumbar pak Raflis, akan terus meningkatkan inovasi dalam memberikan keterbukaan pada publik, sehingga lembaga kita tidak ada ketertutupan," ulas Plt Kabag persidangan Lazwardi.

Ia juga menambahkan, dalam pelayanan publik, sekretariat DPRD Sumbar tidak boleh kaku, apalagi tidak memberikan yang terbaik.

"Meskipun kita dalam kategori kita hanya peringkat dua, namun predikat kita informatif, satu diantaranya yakni RSUD Padang Pariaman baru menuju Informatif, sama kita tahun lalu," ulas Lazwardi.

Baca juga: Peduli Dunia Pendidikan, Ketua DPRD Sumbar Serahkan Baju Batik untuk Guru SMA 10 Padang

Pada anugerah kali ini, DPRD Sumbar tetap meraih peringkat dua, karena disandingkan penilaiannya dengan Rumah Sakit, bukan hanya dengan SKPD dilingkungan Pemprov atau kabupaten dan kota lainnya.

Penulis: Imel
Editor: BiNews