Prof. Indra Bastian : Trias Politica Indonesia Berbeda dengan Negara Lain

YOGYAKARTA, binews.id — Trias politica Indonesia berbeda dengan negara lain. Di luar negeri masyarakatnya suka ribut di awal terutama saat perencanaan sebuah kebijakan, kalau di Indonesia ribut di akhir ketika sudah direalisasikan sebuah program.

Hal ini disampaikan Prof Indra Bastian dari Pusat Studi Kebudayaan UGM ketika memberikan materi pada pelatihan mediator tentang Administrasi Publik, Rabu (2/12).

Mestinya trias political murni itu dilakukan, maka kekuasaan pengadilan bisa menguji setiap perencanaan atas kebijakan publik.

"Untuk sengketa kebijakan publik kalau hakim pengadilan negeri bisa nimbrung mengujinya maka pemerintah dan DPRD tidak bisa sembrono lagi menerbitkan kebijakan untuk rakyat. Seorang hakim bisa mengatakan bahwa kebijakan itu tidak tepat atau tepat, publik atau masyarakat bisa menyanggah ke hakim bahwa kebijakan pemerintah itu tidak pro publik,"ujar Indra Bastian.

Baca juga: Monev KI Sumbar 2024: 33 Badan Publik Bersiap Rebut Anugerah Keterbukaan Informasi

Menempatkan tangan yudikatif untuk mengawasi kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan sengketa administrasi atau kebijkan publik tadi sudah mendesak dilakukan di Indonesia.

"Tentu hakim menangani harus hakim pilihan yang kuat dalam membaca kebijakan publik sebagai produk eksekutif dan legislatif,"ujar Indra.

Adrian Tuswandi peserta pelatihan mediator di MM UGM mengatakan di Indonesia ini semua bisa jadi sengketa.

"Harfiah dari sengketa yaitu perbedaan yang tak ada titik temunya. Sehingga butuh mediator handal untuk mencarikan solusi titik temu atas perbedaan yang memicu sengketa tersebut,"ujar Adrian.

Baca juga: Sengketa Informasi KI Sumbar antara Pemkab Pasaman Barat dan Mispah Berakhir di Meja Mediasi

Menurut Adrian yang juga Wakil Ketua Komisi Informasi Sumbar ini, UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik semua penyelenggaraan atas nama publik adalah terbuka.

Penulis: Imel
Editor: BiNews