Selain Logistik, Irwan Prayitno Ingatkan Perlu Pengadaan APD di TPS Cegah Klaster Baru Covid-19

PADANG, binews.id -- Guna mempersiapkan pengadaan alat kelengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, Kesbangpol Sumatera Barat menggelar rapat evaluasi kesiapan logistik dan kesiapan KKPS dan TPS pada hari pencoblosan di ruang rapat Istana Gubernuran, Rabu (2/12/2020).

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dalam arahannya mengungkapkan pentingnya kerjasama antara seluruh pihak dalam pengadaan alat kelengkapan TPS.

"Pemenuhan alat perlengkapan TPS harus selesai pada H-1 dengan prinsip jumlahnya pas dengan kualitas baik dan tepat sasaran," kata Irwan Prayitno.

Pencapaian ini harus ada kerjasama yang baik dan solid antar semua pihak di 19 KPU Kabupaten/Kota bersama-sama membuat target pekerjaan di bidang logistik agar tidak ada kekacauan. Kapan setting packing dilakukan dan kapan distribusi harus dilakukan. Termasuk dalam pengadaan pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk pemenuhan kebutuhan TPS di masa pandemi Covid-19.

Baca juga: KPU Resmi Luncurkan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar 2024

Irwan Prayitno berharap, agar KPU tidak hanya fokus pada logistik pemilihan saja, tapi juga pengadaan APD dalam rangka penerapan protokol kesehatan yang akan digunakan pada saat setting, packing, distribusi, maupun saat tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

"Ini harus dilakukan dengan cermat, jangan sampai dalam pemilihan nanti terjadi klaster baru," ucapnya.

Yang tak kalah penting semuanya harus ikuti protokol kesehatan bagian dari proses pengamanan pernyebaran virus corona di tengah Pilkada. Apalagi Sumbar telah memiliki Perda 6 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang mengatur pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Sumbar

Sukses pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 akan ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya kesiapan dari Penyelenggara Pilkada, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dan kesiapsiagaan dari Aparat Keamanan dalam mengantisipasi berbagai potensi kerawanan Pilkada serta potensi timbulnya klaster-klaster baru penyebaran Covid-19 pada pelaksanaan Pilkada.

Baca juga: Semen Padang Raih Penghargaan Tertinggi Penanggulangan Covid-19 dari Kemnaker

"Kuncinya adalah protokol kesehatan. KPU, Bawaslu dan paslon wajib memberikan sosialisasi pada para pendukung dalam setiap kegiatan yang menimbulkan kerumunan," jelasnya.

Penulis: Imel
Editor: BiNews