Pantau Pelaksanaan Protokol Kesehatan Saat Pilkada, Ini yang Ditemukan Ombudsman Sumbar !

Sedangkan temuan lainnya sebagian adalah tidak terdapat garis batas antara petugas dan pemilih dan garis jarak antrian saat masuk TPS.

Begitu juga dengan kedatangan Tokoh Publik di TPS untuk memilih, diikuti oleh banyak media yang menimbulkan kerumunan dan tidak mematuhi protokol kesehatan (jarak).

Ada dua petugas KPPS yang reaktif berada diluar TPS namun jaraknya cukup dekat dengan TPS dan membantu mengisi data. Terkait hal tersebut Panwas Kecamatan telah memperingati agar petugas tersebut pulang dan tidak boleh mendekat dengan TPS. Pintu masuk dan pintu keluar sama. Ada TPS yang tidak memiliki Hazmat (Alat Pelindung Diri).

Ada petugas yang tidak menggunakan sarung tangan, petugas tidak tegas mengatur jarak pemilih yang akan mencuci tangan. Meskipun diundangan telah ditentukan waktu datang ke TPS bagi pemilihan, namun petugas tetap melayani pemilih yang datang diluar jam yang telah ditentukan.

Beberapa temuan bilik suara khusus (pemilih yang suhu tubuhnya di atas 37,3 derajat Celcius) digunakan untuk pemilih reguler, namun tampak ada meja khusus di luar TPS yang semestinya menjadi tempat bilik khusus.

Dibeberapa TPS, Petugas kurang mampu menggunakan thermogun. Bilik suara khusus digunakan untuk pemilih reguler, namun tampak ada meja khusus di luar TPS yang semestinya menjadi tempat bilik khusus. Beberapa TPS tidak memisahkan secara khusus sampah dari sarung tangan bekas pemilih.

Ombudsman Perwakilan Sumbar, melihat dugaan maladministrasi yang terjadi dalam pelaksanaan penggunaan protokol kesehatan dalam pilkada 2020 yang dilakukan pada masa pandemi ini, yakni tidak memberikan layanan (khususnya kesehatan sesuai protokol kesehatan) dan tidak kompeten karena terbatasnya kemampuan petugas dalam memastikan penerapan protokol kesehatan. (rilis/bi)

Penulis: Imel
Editor: BiNews