Komisi Informasi Sumbar Refleksi Peran Serta NGO Terhadap Keterbukaan Informasi

PADANG, binews.id - Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) atau No Goverment Organitation (NGO) pasca reformasi tergabung pada Koalisi masyarakat sipil, termasuk berupaya mendorong lahirnya Undang undang Keterbukaan Informasi Publik.

Andil tak terlupakan itu hari ini, Kamis (17/12) Komisi Informasi Sumatera Barat kembali merefleksikan peran serta NGO terhadap keterbukaan informasi Publik dalam Bimtek yang diselenggarakan di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat.

"Peran NGO sangat kita harapkan dalam memasifkan keterbukaan informasi publik, karena NGO sangat berperan dalam lahirnya Komisi Informasi (KI) termasuk di Sumbar ini, itu fakta sejarah," ujar Ketua KI Sumbar, Nofal Wiska pada pembukaan acara Bimtek tadi siang.

Hadir sebagai narasumber pada kegiatan ini Nova Indra dari KPU Sumbar, Yefri Heriani Kepala Perwakilan Ombusman serta Arif Yumardi Komisioner KI Sumbar. Bimtek sendiri langsung dimoderatori Komisioner yang membidangi kelembagaan KI Sumbar, Tanti Endang Lestari sekaligus penggagas kegiatan ini.

Baca juga: Wagub Sumbar Dukung Keterbukaan Informasi, Minta OPD Benahi PPID Sesuai UU KIP

"Maladministrasi terjadi ketika badan publik tidak terbuka dalam pengelolaan adminitrasinya," tegas Kepala Ombusman Perwakilan Sumatera Barat, Yefri Heriani.

"Ketika ada laporan dalam kesalahan adminintrasi inilah, peran Ombudsman untuk melakukan investigasi masalah tersebut,"imbuhnya.

Arif Yumardi dalam paparannya lebih menyoroti Debatable (belum pasti) nya Badan Publik pada NGO.

"Apakah NGO ini di kategorikan Badan Publik atau Badan Hukum,"ujar Arif bertanya kepada peserta dari NGO se Sumbar tersebut.

Baca juga: Bupati Solok Ngopi Bareng Warga Usai Salat Jumat, Bahas Program Sekolah Rakyat dan Rencana Jalur Dua Arosuka

"Ini mengingatkan saya akan kapasitas saya yang pernah di NGO," timpal Komisioner KPU Sumbar, Nova Indra.

Penulis: Imel
Editor: BiNews