Bukan Mie Instan, Fateta Unand Siapkan Nasi Rendang Siap Saji untuk Daerah Bencana

PADANG, binews.id -- Tak beberapa lama lagi mie instan di daerah bencana akan berganti dengan Nasi Rendang, sayuran dan Tablet pemanas air.
Sebuah produk garapan Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta) Unand sebagai sumbangsih yang bisa disimpan minimal satu tahun.
Nasi rendang kemasan ini prosesnya dimasukan ke dalam air panas, maka nasi dan rendang matang dan siap disajikan.
"Tidak harus mie instan saja menjadi pangan korban bencana di tanah supermarket bencana Sumbar ini, adanya nasi rendang ini bisa bermanfaat bagi warga korban bencana," ujar Dekan Fateta Feri Arlius pada Diskusi Tigabelasan JPS, Sabtu (13/3/21).
Baca juga: Peluang Kerjasama Luar Negeri, Wako Fadly Amran Temui Sekjen Kemenlu RI
Lebih lanjut Feri Arlius, jika di lokasi bencana kesulitan air panas, dengan memasukan tablet pemanas air ke dalam wadah, maka air akan mendidih.
Feri Arlius Dt Sipado menegaskan nasi rendang untuk PDB (Pangan Darurat Bencana) saat ini terus dilakukan pengujian di Labor Fateta Unand.
"Insya Allah saat dies natalis Fateta Mei 2021 Nasi Rendang untuk PDB itu dilaunching, kita berharap dilakukan oleh Kepala BNPB Doni Monardo," ujar Feri.
Menurut Feri Arlius proses nasi rendang sebagai Pangan Darurat Bencana (PDB) dengan kerja tim diawaki inten oleh dosen Fateta yaitu Daimon Syukri, S.Si., M.Si., Ph.D dan kawan-kawan. (rilis: jps)
Baca juga: Fadly Amran: Batagak Penghulu Bukan Hanya Seremoni Adat, Tapi Pengukuhan Tanggungjawab Besar
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Perkuat Akses Ekonomi Warga, PT Semen Padang Salurkan 300 Zak Semen untuk Nagari Ampek Koto
- Ketua DPRD Padang Muharlion Sapa Warga dalam Subuh Mubarokah, Dengarkan Langsung Keluhan Masyarakat
- Ketua DPRD Padang Muharlion Ikut Malamang dengan Warga, Sekaligus Resmikan Kongsi Kematian Aia Pacah
- Perkuat Sinergi, Kabid Humas Polda Sumbar Ajak Media Jadi Pilar Demokrasi di Ranah Minang
- Ikuti Tahapan Monev 2025, Bukti Komitmen Sekretariat DPRD Sumbar pada Keterbukaan Informasi Publik