Supardi Ingatkan Pemilihan Direksi Bank Nagari Harus Sesuai Aturan

PADANG, binews.id -- Ketua DPRD Sumbar Supardi menilai pemilihan Direksi Bank Nagari salah satu Badan Usahan Milik Daerah (BUMD) tidak sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hal itu di ungkapkan oleh Ketua DPRD Sumbar Supardi kepada awak media di ruang kerjanya, Selasa (24/3), bahwa konsentrasi kita saat ini adalah tentang masalah kelanjutan dari persoalan salah satu item yang dipertanyakan teman-teman di fraksi, yang menyangkut masalah BUMD yakninya Bank Nagari.

Supardi menyebutkan, dari rekaman pernyataan gubernur sendiri, dari surat yang dikeluarkan Permendagri maupun OJK yang menyatakan Bank Nagari itu adalah sebuah BUMD. Maka seluruh aktivitas rekrutmen direksi itu harus mengacu kepada aturan BUMD, yang mana aturan BUMD termasuk Undang-undang (UU) Nomor 32, Peraturan Pemerintah (PP) 54 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 serta Permendagri 118 Tahun 2018.

"Sementara itu, khusus untuk mengatur rekrutmen direksi, diatur secara total oleh Permendagri Nomor 37 Tahun 2018. Secara pribadi gubernur pun menyampaikan pada kita, bahwasanya beliau menyadari ada semacam kesalahan di dalam melakukan taksiran terhadap posisi Bank Nagari," katanya

Baca juga: Gunakan Selalu Link Resmi Bank Nagari Hindari Kejahatan Phising

Awalnya Bank Nagari itu bukan BUMD, diterangkannya, tapi setelah ada petunjuk atau surat Permendagri dan OJK, gubernur menyadari bahwa Bank Nagari itu adalah sebuah BUMD dan seluruh aktivitas Perbankan tetap mengacu pada OJK. Namun terkait manajemen, kebijakan dan pemilihan direksi itu mengacu kepada aturan yang berlaku di BUMD.

"Begitu juga dengan sambutan gubernur ketika paripurna tentang interpelasi, secara lisan gubernur menyatakan bahwasanya untuk masalah direksi Bank Nagari akan dikembalikan pada titik nol, artinya dimulai lagi dari awal," terang Supardi.

Disebutkan Supardi, proses yang dilakukan selama ini oleh komisaris itu tentunya batal secara hukum, karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di peraturan BUMD. Itulah kesepakatan yang kita lakukan bersama gubernur saat paripurna interpelasi kemaren.

"Secara informal juga kita lakukan seperti itu, namun secara informasi Jumat 27 Maret 2020, akan dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa di Hotel Mercure Kota Padang dengan 3 agenda, yakninya yang pertama proses pemilihan dan penetapan direksi PT. Bank Nagari.

Baca juga: Semen Padang Fun Run 2024 Meriah, 400 Peserta Sentuh Garis Finish

Kedua, katanya, penetapan dan pengangkatan direksi PT. Bank Nagari dan agenda ketiga dan lain-lain yang dirasa perlu dan ini perlu kita sikapi dari DPRD, karena sekarang ini kita sudah masuk pada fase off, rapat dan sebagainya.

Penulis: Imel
Editor: Imel