Hingga Pertengahan Agustus 2021, Realisasi Belanja Infrastruktur PUPR Capai Rp 66,49 Triliun

JAKARTA, binews.id -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan program kerja melalui belanja infrastruktur PUPR dalam rangka meningkatkan daya saing sekaligus menjadi stimulus bagi sektor riil untuk tetap bertahan pada masa Pandemi Covid-19 ini.

Tercatat sesuai data emonitoring hingga 19 Agustus 2021, dari total pagu anggaran tahun 2021 yang mengalami perubahan dari semula Rp149,81 triliun menjadi Rp 143,19 triliun, realisasinya sudah 46,44% atau senilai Rp66,49 triliun dan progres fisik sebesar 49,67%.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengingatkan, agar terus meningkatkan kualitas belanja APBN dengan memperhatikan tiga prinsip reformasi anggaran belanja, yakni ekonomis (spending less), efektif (spending well) yakni tepat sasaran, dan efisien (spending wisely).

"Saya pastikan kegiatan kegiatan strategis di Kementerian PUPR tetap berjalan dalam rangka meningkatkan daya saing sekaligus menjadi stimulus bagi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dampak Pandemi Covid-19," kata Menteri Basuki.

Baca juga: Sumbar Terpilih sebagai Provinsi Penerima Program Sekolah Rakyat

Dari total anggaran tahun 2021 tersebut juga termasuk dari program pembangunan infrastruktur dengan skema Padat Karya Tunai (PKT). Program tersebut diantaranya untuk pembangunan irigasi kecil, sanitasi, jalan produksi, dan rumah swadaya.

Khusus untuk program PKT, realisasinya mencapai 58,01% atau senilai Rp 14,02 triliun dari total anggaran PKT tahun 2021 senilai Rp23,24 triliun dengan target menyerap 1,23 juta tenaga kerja.

"Program Padat Karya Tunai Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi," tegas Menteri Basuki.

Menteri Basuki menekankan, program ini bertujuan untuk mendistribusikan dana hingga ke desa, menjaga daya beli masyarakat serta menyerap tenaga kerja. Terdapat 20 kegiatan yang diharapkan dapat membantu mempercepat program Pemulihan Ekonomi Nasional pasca pandemi Covid-19.

Baca juga: Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Serahkan Piagam Penghargaan kepada OPD Pemkab Solok

Selain PKT, untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kementerian PUPR juga mengalokasikan anggaran pembelian produk rakyat/UMKM sebesar Rp 173,93 miliar. Pembelian produk rakyat tersebut terdiri dari material tambalan cepat mantap (CPHMA) sebanyak 100.000 Ton sebesar Rp 49,47 milar dengan realisasi sebesar 45,87%, pembelian Rosin Ester sebesar Rp 24,55 miliar dengan progres 21,49%, dan pembelian karet untuk pengolahan aspal (bokar) sebesar Rp 100 miliar dengan progres 28,28%.

Penulis: Putri
Editor: Adrian Tuswandi