Imbas Anggota DPRD Kabupaten Solok Bacakak, Perantau DPP S3 Bikin Surat Pernyataan Besama

AROSUKA, binews.id -- Viralnya Kabupaten Solok ke pentas Nasional, usai ributnya sidang paripurna DPRD di hadapan Bupati Epyardi Asda dan Wabup Jon Firman Pandu serta Forkopimda, membuat para perantau terusik dan kecewa berat. Perantau dalam wadah Dewan Pimpinan Pusat Solok Saiyo Sakato (DPP S3) di dalamnya tergabung Kabupaten Solok, Solok Selatan dan Kota Solok serta khusus Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Keluarga Kabupaten Solok (DPP PKKS) membuat surat pernyataan bersama yang ditujukan langsung ke Bupati dengan sifat surat 'SEGERA'.

"Malu kami di rantau disebut orang. Orang Solok bacakak, kemana muka akan disembunyikan. Kalau masa Gamawan Kabupaten Solok di kancah Nasional diperhitungkan dan menjadi tempat studi tiru (banding-red)," kata salah seorang yang enggan disebutkan namanya.

Berkenaan soal panas, emosi, berdebat, dan sejenisnya itulah alam demokrasi. Akan tetapi di ruang terhormat paripurna ditonton banyak orang sehingga terpublikasi secara massif dan luas, bagaikan awak saja yang punya negeri ini. "Beliau itu para pemimpin dan wakil-wakil rakyat di parlemen, tonjolkan otak dan jangan otot. Ini tidak, dalam chanel you tube, saling tarik menarik, lempar asbak, pecahkan mikropon banting meja, injak meja di hadapan bupati lagi, ditonton banyak orang. Kemana wibawa masing-masing. Justru pengendalian emosi dari kelas pemimpin ini perlu pulalah dilakukan test kepemimpinan," gerutunya.

Surat bersama 2 DPP Solok Raya tersebut dikirimkan press relisnya yang tersebar dalam berbagai WhatsApp Group (WAP), di antaranya di grup WA Masyarakat Kabupaten Solok. Sebahagian bunyi surat tersebut adalah bahwa, 'Setelah mencermati perkembangan situasi politik akhir-akhir ini di Kabupaten Solok, jika berlarut-larut dapat membawa dampak negatif bagi Pemerintahan Kabupaten Solok pada khusunya dan pembangunan pada umumnya'.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib Ajak Seluruh Perantau Batu Banyak untuk Lebih Berkontribusi Membangun Daerah Asal

Diteruskan, 'jika ditinjau dari segi pemerintahan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan jika undang-undang yang berlaku pada intinya, Pemerintahan bertugas untuk mencerdaskan, mensejahterakan rakyat serta stabilitas keamanan. "Akan jauh panggang dari api jika situasi seperti di atas tidak diatasi secara dini," terangnya.

Sebagai masyarakat perantau, lanjutnya, yang terhimpun dalam DPP Solok Saiyo Sakato (S3) bersama DPP Perkumpulan Keluarga Kabupaten Solok (PKKS) sangat prihatin dan kecewa mengikuti perkembangan sosial politik sebagai mana tersebut di atas dan mengharapkan semua pihak terkait khususnya Pemerintahan Kabupaten Solok dapat mencari solusi terbaik menuju penyelesaian masalah.

Untuk itu DPP S3 bersama DPP PKKS mengimbau sebagai berikut : 1. Para pihak (Pemerintahan dan DPRD Kabupaten Solok) serta pihak terkait lainnya dapat mengantisipasi kemelut yang terjadi. 2. Para pihak dan pihak terkait lainnya yang dapat menemukan solusi terbaik secara musyawarah mufakat untuk kepentingan pembangunan dalam arti yang seluas luasnya. 3. Para pihak dan pihak terkait lainnya Menghilangkan ego sektoral dan ego pribadi demi kepentingan masyarakat pembangunan dan kesejahtraan.

4.Para pihak dan pihak terkait lainnya mengadakan konsolidasi dan rekonsiliasi secara tuntas dan menyeluruh 5. Para pihak dan pihak terkait lainnya segera melanjutkan program yang tertinggal oleh kemelut ini.

Baca juga: Mengawali Hari Pertama Masuk Kerja Pasca Libur Idul Fitri, Pemko Bukittinggi Gelar Apel Gabungan

Jika upaya-upaya tersebut di atas tidak jua mengahasilkan solusi dan keadilan sosial kemasyarakatan yang di dambakan masyarakat selama ini, maka kemungkinan terjadinya kemungkinan kecewaan masyarakatat yang berdampak pada baik secara horizontal maupun vertikal.

Penulis: Imel
Editor: BiNews