Jalan Panjang Peroleh Keadilan, Kaum Maboet Ajukan Permohonan Fiktif Positif di PTUN Padang

Lanjutnya, atas semua langkah yang telah diambil oleh Kaum Maboet terhadap Tanah Adat milik Kaum Mabaoet, Mamak Kepala Waris Kaum Ma'boet mengharapkan agar ada titik terang, sehingga apa yang menjadi hak kaum dapat diakui secara hukum, yang pada akhirnya sertifikat atas nama Kaum Maboet dapat di terbitkan oleh BPN Kota Padang.
Dalam hal ini mamak kepala waris melalui kuasa hukumnya, memohonkan kepada Mejelis Hakim PTUN Padang memberikan putusan sebagai diantaranya, mengabulkan seluruh permohonan pemohon, menyatakan permohonan pemohon, perihal permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang, yang bertanda tangan Lehar (MKW), M. Yusuf (Mamak Jurai) dan Yasri (Mamak Jurai) mengajukan permohonan: Konversi/Pendaftaran Hak atau Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Bidang Tanah Milik Adat yang terletak di Jalan By Pass KM 16 Kelurahan Aie Pacah, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, Luas 26.000 meter persegi, dan 22.000 meter persegi, Padang Oktober 2015, dikabulkan secara hukum;
3. Mewajibkan Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan/tindakan TUN sesuai dengan surat permohonan pemohon untuk menerbitkan konversi/pendaftaran hak atau penerbitan sertifikat hak milik atas bidang tanah milik adat yang terletak di Jalan By Pass KM 16 Kelurahan Aie Pacah, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, luas 26.000 meter persegi, dan 22.000 meter persegi Padang Oktober 2015 atas nama Lehar (MKW), M. Yusuf (Mamak Jurai) dan Yasri (Mamak Jurai); 4. Menghukum termohon untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.
Baca juga: Dukung program UHC, Dinas Dukcapil Tanah Datar dorong penduduk 16 tahun keatas segera rekam KTP-EL
Termohon yaitu BPN Kota Padang pada sidang pertama ini berhalangan hadir, dan sudah melayangkan surat kepada PTSP PTUN Kota Padang atas ketidakhadirannya. Sidang akan dilanjutkan pada Senin tanggal 25 Oktober 2021, dengan agenda tanggapan dari dari Termohon BPN Kota Padang terhadap Permohonan dari Pemohon Kaum Maboet.(*/bi)
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Pj Wako Padang Terima Penghargaan Tokoh Pelopor Anti Tawuran dan Balap Liar
- Polda Sumbar Libatkan K9 dalam Antisipasi Peredaran Narkoba di Bandara Internasional Minangkabau
- Komitmen Jadikan Sumbar Zero Tawuran dan Balap Liar, Kapolda Sumbar Pimpin Deklarasi Anti Tawuran dan Balap Liar
- Pemko Padang dan Polda Sumbar Deklarasi Anti Tawuran dan Balapan Liar
- Padang Tanpa Tawuran! Pemko dan Polda Sumbar Satukan Kekuatan dalam Deklarasi