Ketua Monev KISB Tebar Warning, Tanti : Hasil Penilaian Dilaporkan ke Mendagri

PADANG, binews.id -- Monev Komisi Informasi Sumatera Barat (KISB) terus berlangsung, saat ini penilaian tahap ketiga yaitu visitasi.
"Vistasi dilakukan untuk menguji fakta dokumen dimiliki PPID badan publik atas isian quisioner dan website resmi mereka," ujar Ketua Monev Tanti.Endang Lestari Selasa (16/11/2021) di Padang.
Ditanya wartawan imbas dari hasil Monev itu selain anugerah apalagi? Tanti memastkan Monev Badan Publik 2021 akan membuat laporan dan rekomendasi.
"Kita akan rekomendasikan ke atasan badan publik. Kalau Pemerintah Kota dan Kabupaten hasil penilaiannya termasuk yang tidak informatif dilaporkan ke.Mendagri cq PPID Utama Kemendagri dan bupati dan Wali Kota bersangkutan," ujar Tanti me-warning.
Baca juga: Perdana Pimpin Apel, Wagub Vasko Ingatkan Soliditas dalam Gerak Cepat Membangun Sumbar
Alasannya sederhana saja UU 14 Tahun 2008 tidak UU kemarin sore saja, apalagi Mendagri punya Pemendagri 3 tahun 2017 tentang Pengelolaan Informasi Publik di Kemndagri dan Pemerintah Daerah. "Gimana tuh kalau masih ada juga pemerintah kota dan kabupaten masih cuek aja," ujar Tanti.
Selain itu badan publik organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumbar, Tanti menilai masih minim keikutsertaan OPD di Sumbar, malah masuk lima besar masih OPD itu ke itu saja.
"Hasil penilaian ini termasuk OPD Pemprov Sumbar tak mengembalikan quisioner kita laporkan ke Pak Gubernur dna Pak Wagub serta Ketua DPRD Sumbar, karena keterbukaan informasi di Pemprov Sumbar tidak kerja sendiri PPID Utama, tapi harus ada sinergisitas PPID Pembantu dan PPID Utama,"ujar Tanti.
Sedangkan BUMN maupun instansi vertikal KISB juga akan melaporkan ke pimpinannya di Jakarta. "Keterbukaan Informasi Publik harus menjadi perubahan pradigma dan budaya dalam menjalankan informasi publik di badan publik. Presiden Joko Widodo tegas mengatakan kalau keterbukaan adalah keharusan," ujar Tanti. (*/bi)
Baca juga: Wakil bupati Kabupaten Dharmasraya Leli Arni Hadiri Hari Lahir Nahdlatul Ulama Ke-102
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- KAI Divre II Sumbar Gelar Ramp Check untuk Pastikan Keselamatan dan Kenyamanan Angkutan Lebaran
- KAI Divre II Sumbar Imbau Masyarakat Tidak Ngabuburit di Jalur Kereta Api Demi Keselamatan
- Datuak Febby: Keterbukaan Informasi Penting untuk Efisiensi Anggaran
- Wako Fadly Amran Instruksikan Damkar Siram Material Tercecer di Jalan Bypass
- Kapolda Sumbar Hadiri Launching Penguatan Program Pekarangan Pangan Lestari