Banggar DPRD dan TAPD Bahas RAPBD 2022 Secara Maraton
"Jadi, dua langkah tadi kita minta dijalankan oleh Pemprov dari sisi penerimaan DBH. Sehingga potensi dana bagi hasil yang kita terima ke depan bisa lebih meningkat," ucapnya.
Disisi lain, hal yang juga menjadi sorotan DPRD saat rapat anggaran dengan TAPD adalah, terkait BUMD yang masih belum memberikan deviden kepada pemerintah daerah kecuali Bank Nagari.
Sejumlah rekomendasi telah diberikan pada pemerintah provinsi agar BUMD bisa berjalan lebih optimal, dan mendatangkan pendapatan untuk daerah.
Baca juga: Padang Hadapi Diet Anggaran 2026, DPRD: Pemangkasan Dana Pusat Ubah Struktur APBD dan RPJMD
Begitupun dengan pemanfaatan aset. Ia menyebut, aset yang dimiliki pemerintah provinsi cukup banyak. Seharusnya potensi ini bisa digarap. Salah satunya bisa dalam bentuk dikerja samakan dengan pihak ketiga. Sehingga memberikan dampak positif terhadap pendapatan daerah.
"Kemudian sumbangan pihak ketiga, meskipun tidak bisa mengikat, namun potensi itu ada setiap tahun anggaran. Masih banyak yang belum tergarap," katanya.
Untuk RAPBD 2022 yang tengah dalam proses difinalkan, sambung Supardi, Banggar DPRD bersama TAPD membahasnya secara maraton, ditargetkan, Rabu (24/11/2021) sudah tuntas, dan Jumat (26/11/2021) depan sudah diparipurnakan.
Sehubungan dengan ini, dalam RAPBD 2022 pemerintah provinsi menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp6,6 triliun, dan belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp6,8 triliun.
Untuk belanja daerah pada belanja modal, dialokasikan anggaran sebesar 14 persen, dari total belanja yang diprioritaskan untuk program di bidang infrastruktur.
Sebelumnya Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy merincikan komposisi rancangan APBD 2022. Pendapatan daerah diperkirakan sebesar Rp 6,612 triliun yang terdiri dari PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
PAD sebesar Rp2,501 triliun terdiri dari pajak daerah sebesar Rp1,917 triliun, retribusi daerah sebesar Rp25,002 miliar. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp94,896 miliar. Serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp464,625 Milyar
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Sumbar Catat Deflasi 0,24% pada November 2025, Harga Cabai Merah Turun Tajam
- Pemprov Sumbar Gelar Gerakan Pangan Murah untuk Stabilkan Harga Pasca Bencana
- Inflasi Tinggi dan Kredit Melambat, BI Sumbar Soroti Ketahanan Ekonomi Daerah
- Dampak Luapan Banjir, KAI Divre II Sumbar Sementara Lakukan Pengalihan Lintas Perjalanan Kereta Api
- Hadapi Lonjakan Mobilitas Akhir Tahun, KAI Divre II Sumbar dan KAPM Tingkatkan Kesadaran Keselamatan di Perlintasan Sebidang








