Perubahan Perda RPJMD 2018-2023 Disahkan DPRD

PADANG PANJANG, binews.id -- Setelah melalui berbagai proses tahapan, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 yang diajukan oleh Pemerintah Kota akhirnya disahkan DPRD untuk ditetapkan menjadi Perda.

Pengesahan didapat dalam Sidang Paripurna DPRD dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir (PA) Fraksi dan Pengambilan Keputusan DPRD di Ruang Sidang DPRD, MInggu (5/11/2021) malam.

Dalam PA, secara keseluruhan fraksi di DPRD (Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Nasdem Bulan Bintangnya, Fraksi Partai Gerindra PKS dan Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa) dapat menerima dan menyetujui Ranperda ditetapkan menjadi Perda.

Dengan diberlakukannya perubahan RPJMD ini, Fraksi Golkar dalam PA-nya yang disampaikan Sekretaris Fraksi, Dr. H. Novi Hendri, SE, M.Si Datuak Bagindo Saidi mengharapkan agar Pemko lebih masif lagi dalam upaya mengembangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) supaya bisa menyelaraskan dengan adanya revolusi industri 4.0.

Baca juga: DPRD Dharmasraya Gelar Rapat Paripurna Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2023

"Terhadap program/kegiatan prioritas yang telah dicantumkan pada perubahan RPJMD agar direncanakan secara komprehensif mulai dari lokasi/tanahnya, DED, pendanaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah per tahun anggaran, waktu pelaksanaan, dan lain-lain," harapnya.

Kemudian, Fraksi Nasdem Bulan Bintangnya dalam PA yang disampaikan Sekretaris Fraksi, Micko Kirstie, S.Psi meminta peran Pemko yang harus lebih proaktif terutama dalam mengatasi kemiskinan yang menjadi poin utama dalam misi wali kota. Sehingga tidak ada lagi ketimpangan di kehidupan bersosial dalam masyarakat Kota Padang Panjang.

"Kami menyarankan kepada Pemko agar perubahan ranperda ini lebih mengutamakan program-program prioritas dalam pemulihan ekonomi masyarakat Kota Padang Panjang. Kepada setiap OPD diharapkan untuk dapat mengimplementasikan perubahan ranperda ini agar memberikan dampak yang positif untuk kemajuan kota dari segi ekonomi dan pembangunan," ujarnya.

Fraksi Partai Gerindra PKS dalam PA-nya meminta kepada Pemko agar meninjau kembali aparaturnya, bukan hanya peningkatan SDM dan kualitas saja, tapi penempatan SDM harus sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. Sehingga ke depannya tidak ada lagi program-program Pemko yang tidak berjalan sesuai rencana atau tidak terlaksana.

Baca juga: Bupati Sampaikan Nota Penjelasan Atas Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023

"Kami juga meminta kepada Pemko ke depan ada pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kualitas tenaga kerja. Program pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja adalah suatu program yang baik dalam rangka mengatasi angka pengangguran," kata Sekretaris Fraksi, Riza Aditya Nugraha, SH.

Penulis: Imel
Editor: BiNews