OPD Padang Panjang Diminta Aktif Kembangkan Social Media Jurnalisme

PADANG PANJANG, binews.id -- Di era digital yang serba cepat, penyebaran informasi pemerintah dituntut tidak hanya sekadar cepat dan akurat, tetapi juga dikemas secara menarik, interaktif, serta mudah dipahami masyarakat. Untuk itu, konsep Social Media Jurnalisme (SMJ) mulai diperkenalkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Padang Panjang.

Konsep ini disampaikan oleh penulis, jurnalis, sekaligus penggiat literasi Sumbar, Yusrizal KW, saat memberikan pelatihan kepada operator dan petugas humas OPD di ruang pertemuan Dinas Kominfo, Rabu (24/9/2025).

"SMJ mengajak kita bergeser dari sekadar 'mengumumkan' menjadi 'mengisahkan'. Informasi pemerintah harus dikemas dengan cara yang lebih hidup, dekat dengan warga, dan mampu membangun interaksi," jelas Yusrizal.

Menurutnya, paradigma lama yang menempatkan produksi konten sebagai pekerjaan mahal dan rumit sudah tidak lagi relevan. Kini, hanya dengan sebuah ponsel, siapa pun bisa meliput, merekam, melakukan wawancara, hingga mengedit video singkat yang memenuhi standar jurnalistik.

Karena itu, setiap petugas humas OPD diharapkan menguasai keterampilan Mobile Journalism (MoJo). Dengan kemampuan tersebut, OPD dapat menghasilkan konten yang efektif, ringkas, namun tetap berkualitas untuk berbagai platform digital.

Yusrizal juga menekankan pentingnya penggunaan storytelling berbasis data. Angka-angka dalam laporan APBD, capaian pembangunan, maupun layanan publik tidak cukup hanya dipublikasikan sebagai angka. Data harus diolah menjadi kisah yang dekat dengan kehidupan warga.

"Jangan hanya menulis program bernilai miliaran rupiah, tapi ceritakan dampaknya. Misalnya, berapa ruang kelas baru yang dibangun, siapa penerima beasiswa, dan bagaimana manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Itu yang lebih bermakna," tegasnya.

Lebih jauh, SMJ menuntut komunikasi dua arah. OPD tidak boleh berhenti hanya pada penyampaian informasi, tetapi juga mendengarkan suara masyarakat, merespons pertanyaan, hingga membuka ruang dialog secara aktif.

Interaksi semacam ini dapat diwujudkan lewat berbagai cara, mulai dari menjawab komentar publik, membuat jajak pendapat, hingga mengadakan sesi tanya jawab di media sosial. "Respon cepat dan akurat akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah," tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa distribusi informasi Pemko bukan hanya tanggung jawab Dinas Kominfo semata. Seluruh OPD harus terlibat aktif dengan menghadirkan konten minimal sekali dalam seminggu. Publik ingin mengetahui perkembangan program, penertiban, layanan kesehatan, hingga peluang beasiswa. Semua bisa dikemas dalam format yang segar dan mudah dicerna.

Menurut Yusrizal, tantangan komunikasi publik di era digital sebenarnya adalah peluang besar. Dengan kreativitas, keterampilan jurnalistik, dan pemanfaatan platform populer seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube, informasi Pemko akan lebih cepat tersampaikan sekaligus lebih menarik perhatian.

Penulis: Imel
Editor: Imel