Ini Beberapa Rekomendasi Fraksi Gerindra untuk Pemprov Sumbar

Belakangan juga dihebohkan dengan mencuatnya persoalan pengadaan sapi yang tidak terlaksana sesuai dengan seharusnya. Sapi yang kurus, kambing yang mati mendadak, atau ternak unggas berupa itik yang tidak optimal. Fraksi Gerindra dapat laporan misalnya di Keltan Saiyo Aia Pacah, Kecamatan Koto Tangah, kambing, sakit dan mati mendadak setelah didatangkan baru satu minggu.

Dari 40 ekor pengadaan, 12 diantaranya mati. Begitu juga misalnya di Keltan Tuah Sakato, Kuranji. Sejumlah sapi yang dating sangat-sangat kurus. Hal ini seharusya tidak perlu terjadi, jika hal ini seharusnya tidak terjadi jika pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan sistem yang bagus, dan seharusnya ada pendampingan.

"Fraksi Gerindra meminta kasus ini diusut tuntas dan rekanannya ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Umumkan kepada publik dalam rangka standar dan transparansi publik. Fraksi Gerindra juga meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap persoalan pengadaan ini. Mulai dari perencanaan, pelelangan hingga pelaksanaan," katanya.

Baca juga: Gubernur Mahyeldi Ajak Mahasiswa Sumbar di ITERA Belajar Serius untuk Membangun Daerah

Fraksi Partai Gerindra meminta persoalan BUMD, terutama berkaitan dengan penyelesaian persoalan PT.ATS, benar-benar bisa segera diselesaikan. Kami minta ini dijadikan sebagai lembaran dan poin pertama yang harus dikebut Pemprov. Tahun tahun ini kalau bisa harus segera selesai.

Perlambatan ekonomi membuat angka pengangguran di Sumatera Barat masih tergolong tinggi. Dalam catatan BPS, Tingkat Penggangguran Terbuka (PTT) Sumatera Barat pada posisi Agustus 2021, masih berada di angka 6,52 persen. Meski mulai membaik, namun pergerakannya baru 0,15 persen dibanding posisi Februari yang berada di angka 6,67 persen. Per Agustus 2021, BPS juga mencatat total Penduduk Usia Kerja di Sumbar, 4,08 juta orang. Dari jumlah tersebut. total Angkatan Kerja adalah 2,76 Juta orang. Sebanyak 0,18 Juta atau 180 ribu diantara adalah pengangguran. Fraksi Partai Gerindra meminta hal ini menjadi perhatian serius.

Fraksi Partai Gerindra meminta Gubernur memberikan alokasi dan distribusi anggaran untuk memperkuat perekonomian daerah, terutama mengantisipasi melonjaknya angka kemiskinan dan pengangguran, mahalnya harga-harga dan lemahnya daya beli masyarakat. Selain itu, distribusi anggaran juga harus mengarah pada penguatan ekonomi UMKM, serta memperlancar dan menstabilkan arus distribusi barang dan jasa.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, sesuai catatan BPS, pada Triwulan III pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat ada di angka 3,32 persen (y-on-y), melemah dibanding Triwulan II, yang sempat berada di angka 5,76 persen (y-on-y). Kondisi ini menempatkan kita pada urutan ke-6 dibanding provinsi lain di Pulau Sumatera.

"Kita masih kalah jauh dibanding tetangga terdekat, yakni Provinsi Jambi dengan pertumbuhan ekonominya 5,91 %, Riau dengan angka 4,10 %, atau Sumatera Utara yang tumbuh 3,67%. Sumatera Barat hanya menyumbang 1,48 % terhadap perekonomian nasional dan 6,73 % terhadap perekonomian di Pulau Sumatera. Fraksi Partai Gerindra berpendapat, perlu kerja serius dan kerja keras lagi agar pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat bisa tumbuh lebih baik lagi. Sdr.Gubernur harus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pembangunan daerah dengan kegiatan-kegiatan yang dibiayai APBN," tuturnya.

Sumber pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat menurut Lapangan Usaha adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang memberikan sumbangan tertinggi, yakni 0.96 persen. Fraksi Partai Gerindra mendorong agar distribusi APBD, baik pada 2022 maupun tahun-tahun mendatang, semakin banyak diarahkan kepada sektor-sektor ini, karena sudah secara jelas dan nyata memberikan dampak positif.

"Sudah sejak lama kami di Fraksi Partai Gerindra mengingatkan banyak asset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang tidak termanfaatkan dan terkelola dengan baik. Padahal, ini bisa menjadi sumber penerimaan. Kami ingatkan ini agar optimalisasi pengelolaan asset daerah. Terserah, mau dikelola sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Yang penting adalah bisa menambah peningkatan penerimaan daerah," paparnya.

Penulis: Imel
Editor: BiNews