Sumbar Tercatat Alami inflasi, Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Jadi Faktor Pendorong

Berdasarkan Berita Resmi Statistik yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) umum di Sumatera Barat pada Februari 2022 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,07% (mtm), atau menurun dibandingkan realisasi Januari 2022 yang sebesar 1,02% (mtm).

Secara spasial, pada Februari 2022 Kota Padang mengalami inflasi sebesar 0,09% (mtm), lebih rendah dibandingkan realisasi inflasi Januari 2022 yang sebesar 1,03% (mtm). Realisasi inflasi Kota Padang tercatat berada pada urutan ke-5 dari 6 kota yang mengalami inflasi di Sumatera, serta berada pada urutan ke-28 dari 37 kota yang mengalami inflasi secara nasional.

"Kota Bukittinggi mengalami deflasi pada Februari 2022 sebesar -0,09% (mtm), atau lebih rendah dibandingkan realisasi bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,95% (mtm). Realisasi deflasi Kota Bukittinggi tercatat berada pada urutan ke-16 dari 18 kota yang mengalami deflasi di Sumatera, serta berada pada urutan ke-39 dari 53 kota deflasi di Indonesia," kata Kepala BI Perwakilan Sumbar, Wahyu Purnama A, dalam pesan tertulis Selasa (1/3/2022). Secara tahunan, inflasi Februari 2022 tercatat sebesar 2,77% (yoy), meningkat dibandingkan realisasi Januari 2022 yang sebesar 2,30% (yoy). Sementara itu, secara tahun berjalan (s.d Februari 2022), Sumatera Barat mengalami inflasi sebesar 1,10% (ytd), sedikit lebih tinggi dibanding realisasi Januari 2022 yang inflasi sebesar 1,02% (ytd). Inflasi Sumatera Barat pada Februari 2022 terutama didorong oleh inflasi pada kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar lainnya dengan nilai inflasi mencapai 0,89% (mtm) dan andil inflasi 0,13% (mtm). Inflasi pada kelompok ini bersumber dari inflasi pada komoditas tarif air minum PAM dan inflasi bahan bakar rumah tangga dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,07% dan 0,05% (mtm).

Tarif air minum PAM mengalami kenaikan sejalan dengan peningkatan tarif PDAM di beberapa wilayah di Indonesia termasuk Sumatera Barat. Kenaikan tarif air terutama disebabkan oleh penyesuaian tarif dasar penggunaan air minum yang tercatat belum pernah mengalami kenaikan sejak beberapa tahun terakhir. Bahan bakar rumah tangga mengalami kenaikan yang didorong oleh meningkatnya harga LPG non-subsidi secara rata-rata sebesar Rp1.600 -- Rp2.600,- per Kg sejak tanggal 25 Desember 2021. Pertamina mengeluarkan kebijakan kenaikan harga LPG non-subsidi seiring dengan kenaikan harga contract price aramco (CPA) sebagai acuan harga LPG. Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran mengalami inflasi sebesar 1,04% (mtm) dengan nilai andil inflasi 0,10% (mtm). Inflasi pada kelompok makanan dan minuman/restoran didorong oleh inflasi pada komoditas nasi dengan lauk dengan nilai andil inflasi sebesar 0,04% (mtm). Kenaikan harga nasi dengan lauk didorong oleh peningkatan biaya produksi akibat kenaikan harga bahan pangan seperti cabai merah, serta sebagai akibat adanya kenaikan bahan bakar rumah tangga. Di sisi lain, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menahan laju inflasi di Sumatera Barat pada Februari 2022. Realisasi deflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat sebesar -0,53% (mtm) dan andil -0,16% (mtm) yang bersumber dari penurunan harga komoditas daging ayam ras, minyak goreng, telur ayam ras, dan ikan tongkol/ikan ambu-ambu dengan nilai andil deflasi masing-masing sebesar -0,23%; -0,09%; -0,05%; -0,02% (mtm).

Baca juga: DPRD Padang Dukung Wacana Surat Keterangan Bebas HIV/AIDS untuk Calon Pengantin

Deflasi pada komoditas daging ayam ras dan telur ayam ras didukung oleh kestabilan permintaan dibandingkan bulan sebelumnya. Pasokan daging ayam ras dan telur ayam ras tercatat melimpah di tingkat peternak sehingga mendorong penurunan harga lebih lanjut. Harga minyak goreng mengalami penurunan didukung oleh penerapan kebijakan tarif HET minyak goreng dari pemerintah. Penyelenggaraan operasi pasar untuk minyak goreng bersubsidi juga secara terus menerus dilakukan sepanjang Februari 2022 untuk mendorong normalisasi harga minyak goreng. Sementara itu, ikan tongkol/ikan ambu-ambu tercatat mengalami deflasi didukung oleh permintaan yang stabil serta kecukupan pasokan untuk memenuhi permintaan. Di sisi lain, komoditas lainnya pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat menyumbang inflasi pada Februari 2022 yaitu komoditas cabai merah dan rokok kretek filter dengan andil inflasi sebesar 0,16% (mtm) dan 0,07% (mtm). Komoditas cabai merah tercatat mengalami kenaikan terutama pada jenis cabai merah yang dipasok dari Pulau Jawa. Keterbatasan pasokan yang terjadi pada varian cabai merah Jawa disebabkan oleh telah berakhirnya masa panen di wilayah asal pasokan.

Curah hujan yang cukup tinggi juga menyebabkan kendala pada produktivitas cabai merah. Kenaikan harga rokok kretek filter tercatat disebabkan oleh transmisi kenaikan tarif cukai rokok rata-rata sebesar 12% di tahun 2022. Kebijakan kenaikan tarif cukai rokok yang diterapkan pada bulan Januari 2022 mendorong kenaikan harga komoditas aneka rokok secara gradual di tingkat eceran. Sementara itu, kelompok lain yang turut mengalami deflasi yaitu kelompok transportasi dengan nilai deflasi -0,46% (mtm) dan andil -0,06% (mtm). Deflasi pada kelompok transportasi terutama bersumber dari penurunan tarif angkutan udara. Tarif angkutan udara kembali mengalami deflasi sejalan dengan normalisasi permintaan dan penurunan aktivitas penerbangan di Sumatera Barat pasca Libur Natal dan Tahun Baru. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Barat secara aktif melakukan berbagai langkah pengendalian inflasi daerah di Sumatera Barat dalam rangka menjaga inflasi yang rendah dan terkendali di tengah momentum pemulihan ekonomi. Pada awal tahun 2022 tercatat terjadi kenaikan harga komoditas minyak goreng akibat adanya keterbatasan pasokan dan dampak kenaikan harga CPO global.

Dalam rangka menjaga kestabilan harga minyak goreng, TPID Provinsi Sumatera Barat berkoordinasi dengan TPID Kabupaten/Kota dan stakeholders terkait untuk menjaga keterjangkauan harga dan kecukupan pasokan minyak goreng di Sumatera Barat melalui berbagai kegiatan antara lain: 1) Melakukan koordinasi dengan PT. Incasi Raya dan PT. Padang Raya Cakrawala (Apical Group) sebagai produsen penyedia minyak goreng untuk menyediakan minyak goreng kemasan dengan harga terjangkau; 2) Berkoordinasi dengan PT. Musim Mas dan PT. Smart untuk berkomitmen memasok minyak goreng ke Sumbar untuk menjaga kecukupan pasokan; 3) Disperindag Prov. Sumbar berkoordinasi dengan Kemendag membantu pemantauan terhadap penerapan HET di Sumatera Barat. Kegiatan ini diselenggarakan secara berkala pada minggu ke-1 dan minggu ke-2 bulan Februari 2022.

4) Penyelenggaraan pengawasan harga dan pasokan minyak goreng berkoordinasi dengan Satgas Pangan; 5) Penyelenggaraan Operasi Pasar minyak goreng di Kab/Kota bekerjasama dengan PT. Padang Raya Cakrawala (Apical Group) di Kab. Pesisir Selatan tanggal 26 Januari 2022, Kota Solok pada tanggal 7 -- 8 Februari 2022, Kab. Solok Selatan tanggal 13 -- 14 Februari 2022, Kab. Dharmasraya tanggal 11 Februari 2022, Kota Bukittingi pada 16 -- 18 Februari 2022 dengan total kuota sebanyak 10.000 liter; serta 6) Pembatasan penjualan minyak goreng untuk pelanggan lama dan untuk ritel dibatasi maksimal 2 liter per orang.

Baca juga: KAI Divre II Sumbar Imbau Masyarakat Tidak Ngabuburit di Jalur Kereta Api Demi Keselamatan

"Ke depan, diharapkan sinergi dan koordinasi TPID Provinsi, TPID Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dengan Pemerintah Pusat dapat terus ditingkatkan dalam rangka pengendalian inflasi daerah terutama di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung," katanya.(*/bi)

Penulis: Imel
Editor: BiNews