Harga TBS Anjlok, Bupati Sutan Riska dan Kapolres Dharmasraya Sidak ke Pabrik Sawit

DHARMASRAYA, binews.id -- Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di wilayahnya, Selasa (17/05). Sidak dilakukan dalam rangka menyikapi anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa Sawit di tingkat petani selama dua minggu belakangan.
Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) itu didampingi Kapolres Dharmasraya, AKBP Nurhadiansyah, Kepala Dinas Pertanian, Darisman, Kepala Dinas PMPTSP, Naldi, dan kepala OPD lainnya.
Dalam kesempatan tersebut Sutan Riska mengaku menerima informasi bahwa sejumlah Pabrik Kelapa Sawit di wilayahnya menolak menampung TBS milik rakyat. Hal tersebut mengakibatkan pengusaha timbangan kelapa sawit (ram) di Dharmasraya terpaksa menghentikan operasionalnya sampai waktu yang belum ditentukan
Kata Sutan Riska, ditolaknya TBS milik warga oleh sejumlah PKS, tentu berdampak langsung terhadap masyarakat, mengingat sektor ini merupakan penggerak utama perekonomian Dharmasraya.
Baca juga: KPU Solok Selatan dan KI Sumbar Gelar Media Gathering untuk Perkuat Transparansi Pemilu 2024
Oleh karena itu bupati millenial asal Sumatera Barat ini merasa perlu mengambil sikap atas persoalan yang dihadapi warganya, salah satunya dengan melakukan Sidak ke Pabrik Kelapa Sawit.
"Kami tegaskan kepada perusahaan jangan sampai menutup dan tidak menampung sawit petani Dharmasraya, prioritaskan buah sawit petani Dharmasraya, " ungkap Bupati Dharmasraya, disela-sela sidak.
Kata Bupati, selain menjalankan usaha sektor perkebunan, Pabrik Kelapa Sawit seharusnya juga memberi dampak terhadap perekonomian Dharmasraya dengan menampung hasil produksi perkebunan rakyat. Perusahaan tidak boleh hanya memikirkan keuntungan sendiri, karena bagaimanapun perusahaan menjalankan usahanya dengan memanfaatkan tanah ulayat milik warga Dharmasraya.
Bupati mewanti-wanti, jika perusahaan masih menolak TBS masyarakat, Ia mempertimbangkan akan cabut izin usaha pengelolaan hasil perkebunan perusahaan yang bersangkutan.
Baca juga: Komisi Informasi Sumsel Studi Tiru ke Sumbar untuk Perkuat Monev Keterbukaan Informasi
"Kami akan terus memantau sejauh mana penegasan kami diindahkan oleh Pabrik Kelapa Sawit, jika masih menolak, tentu kami akan memperimbangkan mengevaluasi izin usaha perusahaan yang bersangkutan", lanjut Sutan Riska.
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Bupati Dharmasraya Resmikan Pasar Modern Sungai Rumbai, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal
- Sutan Riska Resmikan Pasar Rakyat Modern Dharmasraya di Sungai Rumbai
- Dinas Kumperdag Luncurkan Inovasi Gerakan Bangga Buatan Dharmasraya
- Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya Hadiri Groundbreaking Pasar Rakyat
- Sambut Pergantian Tahun, Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya Resmikan Pasar Kuliner Di Nagari Tiumang