Gubernur Mahyeldi Minta TPID Sumbar Optimalkan 4K Untuk Kendalikan Inflasi

TANAH DATAR, binews.id -- Menindaklanjuti kebijakan nasional terkait penanganan inflasi dan memperhatikan perkembangan data inflasi pemerintah Sumatera Barat (Sumbar) hingga bulan Mei 2022, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, mendorong peningkatan sinergitas yang dilakukan oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) sebagai kunci dalam pengendalian inflasi.

Sinergitas ditunjukkan melalui program 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi serta komunikasi efektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Demikian ditegaskan gubernur dalam sambutannya pada penutupan Rapat Koordinasi TPID Sumbar Tahun 2022, dengan tema 'Tantangan dan Upaya TPID Dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19 dan Pengaruh Ekonomi Global' di Emersia Hotel, Batusangkar, Jumat (1/7).

Menurut gubernur, usai Ramadhan dan hari Raya Idulfitri 1443H Sumatera Barat mengalami kenaikan inflasi pada bulan Mei 2022 sebesar 5,18 persen, meningkat dibandingkan realisasi April 2022 sebesar 3,93 persen. Realisasi inflasi Sumatera Barat pada Mei berada di urutan ke-1 inflasi tertinggi di Kawasan Sumatera dan secara tahunan urutan ke-2 tertinggi di Kawasan Sumatera setelah Provinsi Bangka Belitung.

Baca juga: Bersama Pemprov Sumbar, Bank Indonesia Siapkan 4 Program Unggulan Kendalikan Inflasi

Kenaikan inflasi di Sumatera Barat pada Mei 2022, lanjut gubernur disumbang oleh kenaikan tarif angkutan udara, harga daging ayam ras dan telur ayam ras, ikan gambolo/ikan aso aso, bawang merah dan daging sapi.

Oleh karena itu, menurut Mahyeldi, kenaikan inflasi kedepannya menjadi tantangan yang luar biasa bagi tim pengendalian inflasi dalam masa pemulihan ekonomi pasca Covid-19 dan pengaruh ekonomi global yang memberikan andil terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia secara keseluruhan termasuk Sumatera Barat terutama di sektor perdagangan.

"Untuk itu kita juga harus mendorong adaptasi dalam inovasi pada bidang teknologi, untuk mengoptimalkan pelaksanaan 4K dan sekaligus memangkas mata rantai dari petani hingga konsumen. Sehingga manfaat nilai tambah lebih banyak dirasakan oleh petani. Bukan hanya pedagang ataupun masyarakat sebagai end user. Kemudian melakukan kerja sama perdagangan antar daerah," ucap gubernur.

Ditambahkan juga, dengan terbukanya ruang inovasi dalam bisnis kerja sama perdagangan antar daerah, akan meningkatkan jumlah komoditas di berbagai daerah.

Baca juga: Tekanan Inflasi di Dua Kota di Sumbar Tercatat Mengalami Penurunan

"Saat ini, pedagang antar daerah sudah semakin tumbuh dan berpotensi untuk diperluas ke daerah lain. Salah satunya dengan mengoptimalkan lembaga ekonomi di pedesaan atau badan usaha milik daerah (BUMD)," sambung gubernur.

Penulis: Imel
Editor: BiNews