Wappress Masukkan Surat ke DPRD Batu Bara Agar RDP Pengadaan Kendaraan Dinas Segera Digelar

BATU BARA, binews.id -- Komunitas Wappress Batu Bara hantarkan Surat ke DPRD agar RDP tentang pengadaan Kendaraan Dinas sistem sewa segera digelar, Senin, (11/07/2022).
Sesuai dengan pernyataan sebelumnya, komunitas Warung Appresiasi Press (Wappress) akhirnya memasukkan surat permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pengadaan kendaraan dinas roda 4 cara sewa atau KDO-S (Kendaraan Dinas Operasional cara Sewa,
Adalun pengadaan kendaraan dinas sebabanyak 29 unit dengan cara tidak lazim di Kabupaten Batu Bara viral di media sosial dan menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat.
Kondisi tersebut dijelaskan punggawa Wappress Zainuddin di markas Wappress di Lima Puluh usai memasukkan surat permohonan RDP ke DPRD Batu Bara."Kami minta agar Ketua DPRD Batu Bara menyegerakan jadwal RDP di Komisi 2 agar semuanya jelas", pinta Zainuddin.
Baca juga: Semen Padang Raih Penghargaan Tertinggi Penanggulangan Covid-19 dari Kemnaker
Dijelaskan Zainuddin, terbit dan masuknya surat Wappress No : 07/SK/RDP /WAPPRESS/VII/2022 perihal
Mohon Agendakan Gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Pengadaan 29 Unit Kendaraan XPander bukan untuk menghakimi Pemkab Batu Bara.
"Dengan tetap mengacu pada azas praduga tak bersalah, kami berharap agar Ketua Komisi II DPRD Batu Bara dapat mengagendakan rapat dengar pendapat (RDP) tentang pengadaan 29 Unit Kendaraan XPander 2022 Dinas Operasional Sewa (KDO-S) yang dibelanjakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Batu Bara. Atas prihal diatas, terkait pengadaan 29 unit mobil XPander tersebut, maka diperlukan adanya koordinasi dengan Lembaga Penyelenggara Pemerintah baik Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif, guna terciptanya penyelenggara pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN serta terciptanya pemerintah yang transparansi, partisifasi dan akuntabilitas", beber Zainuddin.
Untuk itu Zainuddin berharap, kiranya Ketua DPRD Batu Bara dapat menghadirkan Sekretaris Daerah, Kepala BKAD, PPK Pengadaan kendaraan cara KDO-S, Kabid Aset BKAD Kabupaten Batu Bara, Inspektorat dan Kabag Hukum Setdakab Batu Bara.
Ditambahkan Zainuddin, permintaan RDP di Komisi 2 DPRD Batu Bara yang mereka layangkan hari ini mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Kecelakaan Tunggal, Pimpinan PT NWR Sampaikan Duka Cita Atas Wafatnya 15 Karyawan PT ERB
- Ikuti Retreat, Wako Fadly Amran: Momentum Saling Mengenal
- Gubernur dan Wagub Sumbar Terpilih Kompak Berpakaian Putih Saat Mengikuti Gladi Kotor di Monas
- Ketahanan Pangan di Bantul: Kapolri Dorong Swasembada Jagung Nasional
- PT Semen Padang dan KSOP Kelas I Dumai Jalin Kerjasama Terkait Terminal Khusus