Raker Pembahasan KUA-PPAS, Komisi III DPRD Sumbar Optimis Deviden BUMD Meningkat di Tahun 2023

BUKITTINGGI, binews.id - Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan rapat kerja (raker) pembahasan kebijakan umum anggaran plafon penggunaan anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2023 bersama mitra kerja, Rabu- Kamis (20-21/7) di Bukittinggi.
Dalam rapat tersebut Komisi III menekankan pentingnya Pemprov melalui organisasi perangkat daerah (OPD) untuk meningkatkan pendapatan demi menunjuang program pembangunan daerah.
Ketua Komisi III, Ali Tanjung mengatakan OPD menargetkan kenaikan pendapatan daerah untuk Tahun 2023 sekitar Rp200 miliar lebih.
Sementara itu pendapatan dari deviden yang diberikan oleh BUMD juga diharapkan meningkat.
Baca juga: Paripurna DPRD Sumbar, Fraksi Gerindra Dukung Penerapan SPBE untuk Layanan Publik yang Lebih Efisien
"Sewaktu Tahun 2021 banyak BUMD berhasil memberikan deviden. Termasuk Hotel Balairung yang pada tahun-tahun sebelumnya tidak bisa memberikan deviden, namun pada tahun 2021 bisa memberikan deviden," ujar Ali Tanjung, Kamis (21/7).
Ali Tanjung mengatakan Komisi III optimis BUMD bisa memberikan deviden lebih banyak untuk Tahun 2023. Apalagi mengingat pandemi covid 19 sudah mulai mereda yang berarti aktivitas dan kegiatan masyarakat dan perekonomian mulai kembali normal.
"Jika kami lihat ada permasalahan, kami akan pantau, panggil dan ajak bahas bersama. Kami serius dan optimal mengawas BUMD karena itu merupakan tugas Komisi III. Ini merupakan amanat rakyat," ujarnya.
Ali Tanjung menegaskan Komisi III sangat serius dalam mendukung dan mendorong perkembangan dan kemajuan seluruh BUMD. Pendirian dan keberadaan BUMD, tegas dia, merupakan amanat dan tanggung jawab pada masyarakat karena kas daerah yang digunakan untuk BUMD tersebut berasal dari uang masyarakat, salah satunya pajak.
Baca juga: DPRD Sumbar Terima Kunjungan Bamus DPRD Pesisir Selatan, Bahas Sinergi dan Tata Kelola
Bukan hanya untuk BUMD yang masih beroperasi, dalam raker tersebut Komisi III juga membahas terkait penyelesaian aset BUMD yang telah dilikuidasi.
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Ketua DPRD Sumbar Dukung Keterbukaan Informasi untuk Pembangunan Daerah yang Demokratis
- Persiapan Rekapitulasi DPSHP, KPU Pasaman Gelar Rapat Konsolidasi Data
- Ketua DPD Gerindra Andre Rosiade: Rakorda Gerindra untuk Kawal Kemenangan Pilkada se-Sumbar
- Ketua DPRD Sumbar Dorong Pemajuan Payakumbuh Melalui Kebudayaan dan Sejarah
- Nevi Zuairina Sampaikan Diseminasi Kebijakan Kemitraan Usaha Nasional