Kemendagri Bakal Sanksi Daerah Tak Akomodir Anggaran untuk KIP

JAKARTA, binews.id -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pastikan daereh harus sediakan anggaran untuk keterbukaan informasi publik dan Komisi Informasi Provinsi dan Kota serta Kabupaten.

"Jangan tidak dianggarkan dan jangan beralasan tidak ada aturan di Permendagri 27/2021 itu sudah bisa jadi acuan mengakomodir anggaran untun keterbukaan informasi publik dan Komisi Informasi sesuai ketentuan UU 14 tahun 2008," ujar Kapuspen Kemendagri Bennu Irwan saat jadi narasumber mewakili Mendagri di National Assesment Forum di Pullman Hotel, Jumat (29/7-2022).

Benni berharap koleganya di pemerintahan daerah tidak beralasan lagi soal ketersediaan anggaran tentang KIP (keterbukaan informasi publik) ini.

"Ya. kalau kolega saya di daerah masih nggak akomodatif terkait anggaran KIP., bisa saja Kemendagri memberikan phunish terhadap itu, " ujar Benni.

Baca juga: Bawaslu Dharmasraya Gelar Rapat Evaluasi dan Revisi Program Pengawasan Pemilu 2024/2025

Tapi, bagi daerah yang memberikan ruang anggaran kepada KIP dan Komisi Informasi di daerah tentu Kemendagri akan memberikan reward.

"Bisa saja terkait evaluasi anggaran yang menjadi kewenangan Kemendagri, tidak ada alokasi buat KIP dan Komisi Informasi, APBD nya belum kita ecaluasi, atau sebaliknya bagi daerah yang anggarankan reward," ujad Benni.

Komisioner KI Pusat Gede Narayana sangat mengapresiasi phunish dan reward diterapkan Kemendagri.

"Kita mendukung sekali reward dan phunish Kemendagri pada daerah yang acuhkan anggaran untuk PPID maupun KI dalam mengelola dan mengawla keterbukaan informasi publik," ujar Gede Narayarana.

Baca juga: Ketua KPU Temui Ketua DPRD Sumbar, Usai Lakukan Pleno Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih,

Deputi VII Mekopolhukam mewakili Mahfud MD optimis IKIP terus meningkat di tahun mendatang,

Penulis: Imel
Editor: BiNews