Gelar Aksi di DPRD Sumbar, Aliansi Sejuta Buruh Tuntut Pencabutan UU Omnibus Law

PADANG, binews.id -- Ratusan masa yang tergabung dalam Aliansi Sejuta Buruh menggelar aksi unjuk rasa. Mereka berjalan kaki ke DPRD Sumbar membawa berbagai spanduk dan poster dengan tuntutan pencabutan Undang-Undang Omnibus Law -- Cipta Kerja.

Koordinator Aliansi Aksi Sejuta Buruh, di Sumatera Barat Arsukman Edi mengatakan alasan mereka melakukan aksi karena muatan Undang-Undang Omnibus Law -- Cipta Kerja mengabaikan azas keterbukaan. Karena dinilai tidak berpihak pada buruh maka atas hal itu, kaum buruh merasa ketidakadilan dan kehilangan perlindungan dari negara dalam masa bekerja.

"Karena status kerja yang tidak ada kepastian akibat kerja kontrak, alih daya (outsourcing), dan ancaman PHK yang setiap saat menghantui serta aturan yang menurunkan standar kesejahteraan," ujar Arsukman Edi dalam orasinya di DPRD Provinsi Sumbar, Rabu, (10/8/2022).

Omnibus law menindas pekerja, Omnibus law tidak amanah, Omnibus law tidak berkeadilan. "Tentu saja hal ini akan menyebabkan terganggunya keseimbangan, keserasian dan keselarasan serta produktivitas dalam hubungan industrial," sambung, Arsukman Edi ketua DPD KSPSI Sumatera Barat menambahkan.

Baca juga: DPRD Sumbar Bahas Jawaban Gubernur Soal Perubahan APBD dan Penyertaan Modal Jamkrida

Aksi Sejuta Buruh dimulai di kantor DPD KSPSI jalan Rasuna Said dan selanjutnya longmarch ke kantor DPRD Sumbar tempat aksi demo. Sesampainya di DPRD Sumbar, tanpa menunggu waktu lama para pengunjuk rasa langsing diterima Anggota DPRD Sumbar Mochlasin yang merupakan ketua Komisi II.

"Kita terima semua tuntutan ini, selanjutnya akan saya sampaikan pada pimpinan untuk diteruskan pada pemerintah pusat termasuk DPR-RI," ucap Mochlasin ketika menerima aksi.

Mochlasin juga menegaskan, kewenangan dalam membatalkan undang-undang ada pada pemerintah Pusat, sedangkan DPRD Sumbar hanya bisa melanjutkan dan memberi rekomendasi pengiriman tuntutan masyarakat.

Aksi unjuk rasa yang dijaga Kepolisian Sumbar berjalan damai, setelah diterima anggota DPRD Sumbar, peserta membubarkan diri untuk kembali ke ltempat masing-masing. (*/bi)

Baca juga: Rapat Paripurna DPRD Sumbar Sahkan Revisi Tatib untuk Perkuat Fungsi Legislatif

Penulis: Imel
Editor: BiNews